Kontras.id, (Gorontalo) – Anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slaudari Dj. Kinga berharap, kenaikan insentif para dokter di dua rumah sakit umum milik daerah dapat tercover lewat APBD-P.
Sladauri mengatakan, instensif atau gaji para dokter di Kabupaten Gorontalo terlalu rendah dibandingkan Kabupaten Kota lain di Provinsi Gorontalo. Menurut Sladauri, hal itu berdampak pada minimnya minat para dokter untuk mengabdi di daerah setempat.
“Di APBD-P ini kita perlu memikirkan instensif para dokter, baik itu dokter spesialis maupun dokter umum. Pasalnya gaji mereka terlalu rendah ketimbang di daerah lain. Tidak usah jauh-jauh, di Kabupaten Boalemo gaji dokter itu mencapai Rp 20 juta sampai Rp 25 juta, di Kabupaten Gorontalo hanya Rp 7,5 juta,” ucap Sladauri saat rapat pembahasan APBD-P, Rabu 28/09/2022.
“Bagaimana mereka mau mengabadikan diri di daerah ini, sementara gaji yang nantinya mereka terima terlalu kecil. Sehingga lewat APBD-P ini, kami Fraksi PAN berharap agar gaji mereka kita tambah demi memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat di dua rumah sakit, RSUD Dunda Limboto dan Boliyohuto,” sambung Sladauri.
Sladauri menyampaikan, hingga kini dua rumah sakit milik pemerintah daerah sangat membutuhkan tenaga dokter, terutama RSUD Boliyohuto dan Puskesmas-puskesmas yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten Gorontalo.
“Jika insentif mereka kita naikan, kami meyakini kebutuhan untuk tenaga dokter
akan terealisasi. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat di dua rumah sakit akan maksimal dan antrian panjang seperti di ruang Poli RSUD Dunda Limboto akan berkurang,” kata Slaudari.
“Antrian panjang di ruang Poli RSUD Dunda Limboto itu karena minimnya tenaga dokter. Coba bayangkan, satu dokter melayani puluhan pasien, belum ditambah pasien rawat inap. Jadi sekali lagi kami berharap APBD-P hari ini yang sementara kita bahas bersama-sama ini dapat menjawab permasalahan itu. Dan ini demi kepentingan masyarakat kita,” tandas Sladauri.
Penulis : Thoger
