Kontras.id, (Gorontalo) – Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Gorontalo, Meys Kiraman buka suara soal remcana pembentukan panitia khusus (Pansus) aduan wanita bercadar Ifana Abdulrahman oleh DPRD Kabupaten Gorontalo.
Meys mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas daerah. Dirinya meminta, agar masyarakat jangan menafsirkan sesuatu sesuai kehendak individu. Kata Meys, biarkan proses politik berjalan di lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo
“Terkait pembentukan pansus, saya meminta kepada seluruh fraksi PPP DPRD Kabupaten Gorontalo untuk sekiranya lebih memfokuskan pikiran dan tenaga serta energi pada kerja-kerja dalam rangka mengawal kabijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada kesejateraan dan kepentingan rakyat banyak,” pinta Meys, Rabu 14/09/2022.
“Seperti, pekerjaan PEN yang saat ini masih banyak yang belum selesai dikerjakan. Contoh, pekerjaan jalan yang menuju kejaksaan negeri limboto (Samaun Pulubuhu-Bolihuangga _red) yang hingga saat ini belum tuntas pekerjaannya dan masih banyak lagi pekerjaan serupa yang tersebar di semua dapil di kabupaten gorontalo. Sekiranya ini menjadi perhatian khusus buat anggota fraksi PPP,” sambung Meys.
Meys menegaskan, selaku kader PPP ia akan menjaga dan akan mengawal pemerintahan Nelson dan Hendra (NDH) sampai selesai masa jabatan.
“Bagi kami di PPP sendiri bagaimana kami mengawal pemerintahan NDH ini sampai selesai masa jabatanya, tanpa intrik dan tendensi politik. Karena bagi kami menjaga keutuhan pasangan Nelson-Hendra merupakan sikap politik. Terkait pansus, skali lagi saya tegaskan itu sudah menjadi haknya setiap anggota DPRD, itu hak konstitusi mereka,” tutup Meys.
Penulis Khalid Moomin
