Kontras.id (GORONTALO) – Geruduk kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gorontalo (BEM UG), minta Anggota Dewan jangan menutup mata terkait banyaknya pekerjaan proyek dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mangkrak, , Kamis 01/09/2022.
Tidak hanya itu, ratusan masa dari BEM UG juga mempertanyakan sikap Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo soal kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Saat ini kita sudah merdeka, namun tidak sepenuhnya merdeka. Kedepan daerah akan membayar hutang pada pusat atas Dana PEN. Sayang, banyak pembangunan yang bersumber dari dana PEN terbengkalai,” ungkap Sari Mokoginta dalam orasinya.
Sementara itu, Wakil Presiden BEM UG, Fajrin Bilontalo dengan lantang meminta pada anggota DPRD untuk menolak kenaikan harga BMM.
“Di situasi saat ini pasca dilanda pandemi Covid-19, masyarakat akan dibebankan lagi dengan naiknya harga BBM. Kasian para abang bentor, sopir angkot yang saat ini menekuni pekerjaan itu. Saya meminta agar DPRD menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan BBM,” tegas Fajrin.
Menanggapi tuntutan masa aksi, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase mengatakan, DPRD masih konsisten terhadap kepentingan rakyat.
“Saat ini kami masih bersama rakyat, untuk permasalahan pekerjaan dana PEN, saat ini komisi 3 terus mengawasi itu, bahkan kami tegas pada pemerintah daerah, jika tidak bisa menyelesaikan pekerjaan maka jangan dibayarkan pekerjaannya di awal,” ungkap Syam.
Aleg tiga periode itu mengatakan, terkait isu kenaikan BBM yang saat ini hangat diperbincangkan, DPRD Kabupaten Gorontalo menolak kenaikan BBM tersebut.
“Terkait kenaikan harga BBM, maka hari ini saya menyatakan kami DPRD Kabgor menolak. Kami masih konsisten dengan rakyat, kasian masyarakat, terkhusus abang bentor dan sopir angkot.” Tandas Syam.
Penulis Khalid Moomin
