Kontras.id, (Gorontalo) – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Asni Menu menilai, pendataan peserta program Penerima Bantuan Iuran atau (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan terbentur pada database masyarakat yang terlanjur masuk dalam BPJS Mandiri.
“Perlu untuk kita pikirkan, masyarakat yang masuk dalam database miskin namun mereka terlanjur masuk BPJS Mandiri. Ketika dipindahkan ke PBI BPJS Kesehatan tidak boleh, sebab mereka punya tunggakan pembayaran di BPJS Mandiri,” ujar Asni, Rabu 16/2/2022.
Asni mengatakan, pemerintah daerah harus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi tunggakan pembayaran masyarakat miskin agar mereka bisa diikut sertakan pada program PBI BPJS Kesehatan.
“Saya pernah singgung soal tunggakan ini disaat rapat yang dihadiri sekretaris daerah (Sekda). Beliau mempertanyakan jumlah masyarakat yang mengalaminya. Ini menurut saya respon yang positif untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial (Dinsos) perihal data,” terang Politisi PDIP ini.
Asni menjelaskan, iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
“Iuran gratis hanya diperuntukkan bagi peserta PBI. Sementara peserta non-PBI, wajib membayar iuran Rp 35.000, sedangkan yang ditanggung oleh pemerintah hanya sebesar Rp 7.000. Ini pun menurut kami masih terbilang berat untuk masyarakat,” jelas Asni.
Asni berharap, pemerintah daerah dapat menseriusi dan memberikan solusi terkait persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami berharap ada tindaklanjut dari pemerintah terkait masalah ini. Kami berharap jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat terwujud di Kabupaten Gorontalo,” pungkas Aleg Dapil Limboto-Limboto Barat ini.
Penulis : Thoger
