Kontras.id, (Gorontalo) – Seringnya kegiatan pemerintahan digelar di Kabupaten Pohuwato oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, mendapat kritikan dari aktivis Yosep Ismail. Ia mengaku prihatin, pasalnya dengan kondisi daerah masih sangat miskin, kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat malah digelar di luar daerah.
“Terus terang saya prihatin, seharusnya kegiatan-kegiatan pemeritahan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat seperti itu dilakukan di dalam daerah, bukan digelar di luar daerah. Kasihan, ekonomi masyarakat kita ini belum sembuh total akibat dampak Covid-19,” kata Yosep via telepon, Senin 31/01/2022.
“Atau mungkin pemerintah kita sudah ada MoU (Memorandum of Understanding) dengan pemerintah di sana, bahwa kita harus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) mereka,” tanya Yosep.
Yosep mengatakan, untuk menopang peningkatan PAD, sejak tahun kemarin Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah membebani masyarakat dengan menaikan Pajak Bumi dan Bangun (PBB). Namun dari hasil kenaikan pajak tersebut, oleh pemerintah daerah dihabiskan hanya untuk peningkatkan PAD daerah lain.
“Sejak tahun kemarin, masyarakat kita telah dibebani dengan kenaikan pajak. Memang pajak itu untuk kenaikan PAD, namun sangat ironi kemudian kalau PAD yang kita dapatkan dari rakyat kita hanya (digunakan) untuk menambah PAD daerah lain,” imbuh Yosep.
Yosep menyampaikan, andai kalau daerah yang dijadikan pusat kegiatan pemerintahan punya keinginan yang sama maka hal tersebut sangat baik. Tapi hari ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo terkesan telah memberi PAD ke daerah itu sementara daerah tersebut tidak memberikan PAD untuk daerah ini.
“Coba apa urgensinya kegiatan sering dilakukan di sana (Pohuwato), atau memang di Kabupaten Gorontalo tidak ada tempat seperti di sana? Atau, karena mungkin di sana tidak dibayar?” tanya Yosep.
“Persoalannya, hanya dari pemerintah kita saja yang sering kesana. Sementara pemerintah sana, tidak pernah menggelar kegiatannya di daerah kita. Atau memang daerah kita tidak menarik untuk kita, maupun daerah lain? Sehingga hampir seluruh kegiatan pemerintahan selalu dilakukan di daerah lain,” tandas Yosep.
Dikutip dari tentatif kegiatan Senin 31/01/2022, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun 2022, di Mangrove Eco Resort Kabupaten Pohuwato.
Para undangan yang dihadirkan pada kegiatan tersebut diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Sekertaris Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Camat, Kasubag Perencanaan dan undangan terkait Lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengambangan Daerah Kabupaten Gorontalo, Cokro Katili menjelaskan. Rancangan awal RKPD 2023 melalui konsultasi publik merupakan agenda tetap (tahunan). Pembahasannya melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Masukan dan saran penyempurnaan akan dimasukkan dalam berita acara kesepakatan dan akan ditanda tangani Kepala Bapeda, Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir di kegiatan ini,” jelas Cokro seperti dilansir dari kominfo.gorontalokab.go.id.
Penulis : Thoger
