Kontras.id, (Gorontalo) – Tolak hasil evaluasi aparat desa karena dinilai tidak transparan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Limehe Timur, Kecamatan Tabongo datang mengadu ke DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin 10/01/2022.
Selain menyampaikan keberatan, Ketua bersama Anggota BPD Limehe Timur ini ikut pula menyerahkan surat mosi tidak percaya terhadap kinerja panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
“Kedatangan kami ke DPRD adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Dusun Helumo Desa Limehe Timur tentang penolakan mereka terhadap hasil evaluasi aparat desa. Masyarakat menilai, hasil evaluasi tersebut tidak transparan. Selain itu, warga juga membuat sebuah surat mosi tidak percaya terhadap panitia evaluasi. Surat itu selain ke Bupati, kami juga menyerahkannya ke DPRD,” jelas Ketua BPD Limehe Timur, Zubair Abdullah kepada awak media.
“Kami BPD akan mengawal terus aspirasi dan meminta DPRD untuk mengadakan rapat dengar pendapat (RDP), agar masalah ini bisa terang benderang sehingga publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” sambung Zubair.
Zubair menjelaskan, dari sekian aparat desa Limehe timur yang mengikuti ujian evaluasi, satu diantara dinyatakan tidak lulus oleh panitia, yakni kepala dusun Helumo. Sementara kata Zubair, nilai dari hasil evaluasi sampai hari ini baik Kepala Desa hingga BPD tidak mengetahuinya.
“Rincian nilai dari hasil ujian evaluasi yang disampaikan ke kami itu tidak ada. Hanya surat tembusan lulus dan tidak lulus saja yang diperlihatkan oleh kepala desa,” jelas Zubair.
Ketua Komisi I, Syarifudin Bano mengungkapkan, dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Komisi I berencana akan mengelar RDP dengan instansi terkait, Camat, panitia seleksi dan masyarakat yang menyatakan diri menolak.
“Tadi kami sudah melakukan rapat kerja Komisi, hasilnya besok (Selasa 11/01/2022) kita akan menggelar bersama instansi terkait, panitia seleksi, camat dan beberapa masyarakat yang telah datang ke tempat ini (DPRD) untuk mengadu terkait persoalan ini,” tandas Syarifudin.
Penulis : Thoger
