Kontras.id, (Gorontalo) – Surat Partai Gerindra ke DPRD Kabupaten Gorontalo terkait penarikan anggotanya dari Fraksi Hanura-Gerindra (HanGer) akhinya dibacakan di paripurna, Kamis 28/10/2021.
Dengan dibacakannya surat tersebut, maka otomatis partai Gerindra resmi keluar dari fraksi gabungan tersebut.
Pantauan Kontras.id, saat akan dimulainya paripuna Ketua Fraksi HanGer Suwandi Musa langsung melayangkan interupsi, meminta pimpinan sidang membacakan surat partai Gerindra pada forum paripurna.
“Setelah itu dibacakan, kami Partai Hanura mendorong Ketua DPRD untuk mengkaji ketentuan tata tertib (Tatib) DPRD yang lahir dari PP (perturan pemerintah) nomor 12 tahun 2018,” kata Suwandi.
Semetara Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase mengatakan, jika dilihat dari peraturan Tatip DPRD sangat jelas dikatakan bahwa minimal perjalanan sebuah fraksi harus dua tahun enam bulan. Tapi kata Syam, harus dipahami bahwa untuk menjadi satu fraksi minimal tiga kursi.
“Sehingga ini akan kita coba fasilitasi untuk didiskusikan. Apapun itu Hanura dan Gerindra harus sudah berfikir memilih fraksi mana mereka akan berlabuh, dan itu harus segera dilakukan,” tegas Syam.
Syam menyampaikan, selama Hanura dan Gerindra belum menyatu pada fraksi yang lain secara otomatis masih sebuah frkasi sesuai Tatib DPRD. Tetapi pada saat salah satu partai menarik diri, maka secara defakto sudah pisah dan tidak lagi dalam satu frkasi.
“SK (surat keputusan) yang dikeluarkan oleh pimpinan DPRD terkait alat kelengkapan dewan (AKD) masing-masing fraksi masih ada, sehingga tidak serta merta mereka langsung dicabut keluar dari AKD,” tutur Syam.
“Semua tergantung komikasi politik yang dibangun oleh teman-teman Hanura dan Gerindra, saya harap secepatnya. Meski fraksi bukan AKD, tapi kewajiban setiap partai politik di DPRD harus membentuk sebuah fraksi,” tandas Syam.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
