Kontras.id, (Pohuwato) – Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama Kejaksaan Tinggi Gorontalo serta Polda Gorontalo, belum lama ini melakukan penandatanganan Pakta integritas terkait pengawalan dan pengamanan program pembangunan strategis pemerintah daerah yang bersumber dari dana pemilihan ekonomi nasional (PEN).
Dimana dijelaskan Kabid Binamarga, Dinas Pekerjaan Umum,Risdiyanto Mokodompit, penandatanganan fakta integritas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawalan Kejati dan Polda Gorontalo terhadap program pembangunan strategis daerah. Yang sebelumnya, disampaikan Risdiyanto. Kegiatan diawali dengan entri meeting sebagai tugas awal pengawalan oleh Kejati kepada semua pihak terkait, mulai dari konsultan pengawas, pelaksana, PTK, hingga PPTK.
“Dalam giat entri meeting tersebut ada beberapa point yang disampaikan oleh pihak Kejati. Diantaranya kaitan dengan tupoksi pengawalan dimaksud bukan berarti pemerintah daerah ataupun pelaksana kegiatan merasa terlindungi dalam hal pengawalan. Melainkan, Pengawalan ini adalah bagaimana jika terjadi persoalan kecil di lapangan baik menyangkut dengan irisan hukum maupun dengan persoalan-persoalan lainya, itu sesegera mungkin dapat dikomunikasikan dengan tim pengawalan dalam hal ini tim dari Kejati maupun Polda Gorontalo untuk dicarikan jalan keluar sebelum persoalan meluas,” tuturnya saat ditemui, Selasa (26/10/2021).
“Jadi kedua tim yang hadir baik dari unsur Kejaksaan Tinggi hingga Polda Gorontalo, telah memberikan arahan kepada para penyedia jasa, baik dia kontraktor maupun konsultan untuk melaksanakan pekerjaan ini sebagaimana spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak,” tuturnya.
Ditambahkanya pula, untuk program pembangunan strategis yang bersumber dari dana PEN, secara presentasi, penggunaan dana PEN sendiri lebih banyak untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dengan total biaya sebesar 152 Miliar.
“Jadi memang,, awal usulan kami itu semua segi komponen pemulihan ekonomi itu kami usulkan termasuk di sektor perdagangan, pasar, di Pariwisata. Artinya hal-hal yang membangkitkan persepsi Pemda itu yang menyentuh peningkatan ekonomi kami usulkan juga. Namun seperti halnya kita mengasistensi ke PT.SMI, ternyata yang dibuka menu untuk Pohuwato itu hanya jalan dan penanganan irigasi,” ungkapnya.
“Artinya kita bukan tidak mengusulkan, namun karena menu yang dibuka untuk Kabupaten Pohuwato hanya itu kita tidak ada pilihan lain. Terlebih kita di Pohuwato ini total kerusakan jalan itu masih sekitar diatas 20 sampai 30 persen,” pungkasnya. ****
Penulis : Tim
Editor : Rolink Djafar
