Kontras.id, (Gorontalo) – Gegara waktu pembahasan APBD perubahan tinggal beberapa hari, Bandan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Gorontalo tunda pembahasan hak interpelasi.
Penundaan tersebut diungkap oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru kepada awak media usai dirinya mengikuti rapat Badan Musyawarah (Banmus) di ruang kerja Ketua DPRD, Senin 20/09/2021.
Roman mengungkapkan, pada rapat Banmus tersebut terjadi perdebatan tentang mana yang akan didahulukan dibahas, apakah pembahasan APBD perubahan atau APBD Induk 2022.
“Sebab yang masuk ke DPRD lebih dulu adalah APBD induk, sedangkan APBD perubahan waktunya mepet tinggal 10 hari. Jika dipotong dengan hari ini sisa 9 hari, belum di potong dengan hari libur Sabtu dan Minggu. Ini yang selalu kita pertanyakan, karena waktu pembahasan mepet, baru itu dokumennya diserahkan,” ungkap Roman.
“Karena agenda terlalu padat dan masuk akhir tahun, maka kita sepakati mengagendakan pembahasan KUA PPAS APBD perubahan dan dilanjutkan KUA PPAS APBD induk terlebih dulu. Untuk hak interpelasi, Banmus sepakat melakukan penundaan pembahasan,” terang Roman.
Roman mengatakan, penundaan hak interpelasi bukan dikarenakan tidak memenuhi syarat, tapi DPRD lebih melihat yang prioritas.
“Jadi (penundaan) bukan tidak memenuhi syarat. Ini sudah memenuhi syarat, tapi kita melihat prioritas di depan mata yang waktunya tinggal satu Minggu (pembahasan APBD perubahan),” terang Aleg Nasdem ini.
“Sehingga para pengusung Interpelasi harus menahan diri untuk tidak bernafsu mendorong agar segera diparipurnakan. Jadi hanya ditunda, bukan menghilangkan. Jadi tetap ada, hanya untuk paripurnanya kita tunda,” tandas Roman.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
