Kontras.id, (Gorontalo) – Penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Derah (BUMD) Gemilang Gorontalo menadapat serotan dari Fraksi Nasdem, DPRD Kabupaten Gorontalo.
Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi Nasdem Saripa Pangalima pada rapat paripuna Tingkat II dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, kamis (24/06/2021) lalu.
Syarifa mengatakan, menurut Fraksi Nasdem anggaran sebesar Rp 2,2 Miliar yang diberikan pemerintah ke BUMD sejauh ini tidak memberikan penghasilan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.
“Penyertaan modal sebanyak Rp 2,2 Miliar oleh pemerintah daerah, belum menghasilkan apa-apa. BUMD belum memberikan kontribusi yang pasti untuk PAD,” ucap Saripa.
Tak hanya itu, Fraksi Nasdem juga mengkritik pemerintah tentang jadwal pembahasan anggaran yang sering molor akibat keterlambatan dokumen APBD dari pemerintah daerah.
“Sehingga pembahasan APBD sering terkesan terburu-buru, jadi dampaknya DPRD sulit untuk mempelajari dokumen APBD,” kata Saripa.
Selain itu kata Saripa, Fraksi Nasdem menilai alokasi anggaran di bidang pertanian sangat minim, terlebih untuk masyarakat para petani. Padahal dalam kondisi pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi unggulan untuk Kabupaten Gorontalo.
“Fraksi Nasdem akan terus menjadi mitra yang baik untuk pemerintah daerah, termasuk dalam memberi masukan dan kritik yang obyektif atas segala kebijakan. Bila kebijakan pro terhadap rakyat, maka Fraksi Nasdem memberi dukungan 1000 persen,” tandas Aleg Boliyohuto Cs ini.
Penulis : Thoger
Editor : Anas
