Example floating
Example floating
DaerahHeadlineLegislatorPemerintahan

Dekab Gorontalo Minta Pemda Suport Pelaksanaan Pilkades

×

Dekab Gorontalo Minta Pemda Suport Pelaksanaan Pilkades

Sebarkan artikel ini
Jayusdi Rivai
Foto : Ketua Fraksi PPP, DPRD Kabupaten Gorontalo, Jayusdi Rivai,(foto Rollink/Kontras.id).

Kontras.id (Gorontalo) – Guna menindaklajuti Peraturan Menteri tentang pengharusan pelaksanaan Pilkades dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, Ketua Fraksi PPP, Jayusdi Rivai meminta pemerintah daerah memberikan support yang baik atas kesuksesan pelaksanaan Pilkades serentak tingkat Kabupaten Gorontalo 2021.

Kata Jayusdi, dalam Permen tersebut pelaksanaan Pilkades harus mengacu pada standar protokol Covid-19, terutama di Tempat Pemungutan Suara. Apabila tidak bisa disesuaikan dengan Permen, maka diminat untuk ditunda.

Example 300x600

“Berdasarkan rapat bersama panitia Pilkades, komisi pemilihan mengindentifikasi bahwa kita masih butuh tambahan 75 TPS. Olehnya demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaannya, kita berharap pemerintah daerah dapat mensupport dengan baik,” ucap Jayusdi kepada Kontras.id, Selasa 02/03/2021.

Jayusdi mengungkapkan, pihaknya telah meminta dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa garan menggeser anggaran yang belum terlalu penting untuk diserahkan kepelaksanaan Pilkades.

“Kami juga mendapat informasi bahwa di Permen, APBDes bisa membiayai alat pelindung diri untuk pelaksanaan Pilkades. Sehingga untuk APD nya, kita bisa sharing dengan pemerintah di tingkat desa,” ungkap Jayusdi.

Jayusdi menjelaskan, temuan komisi pemilihan dilapangan, jumlah kapasitas per TPS yang ada tidak sesuai dengan Permen yang mewajibkan maksimal 500 orang.

“Di kita per TPS ada 800 hingga 900 orang, sehingga Kementerian Desa meminta kita untuk mengatur itu. Jika tidak, Kementrian Dalam Negeri meminta untuk menunda pelaksanaannya,” jelas Jayusdi.

Anggota Komisi l DPRD ini menuturkan, penundaan pelaksanaan Pilkades kita tidak inginkan bersama. Maka DRPD telah meminta panitia pelaksana untuk mempersiapkan perubahan TPS dengan maksimalkan anggaran yang ada.

“Soal honor KPPS tetap sama, ada penguranagan tapi bukan jumlah. Namun KPPS yang semula berapa orang, kita kurang sedikit. Sehingga ada penyesuaian anggaran,” terang Jayusdi.

“Kita juga meminta kepada pemerintah daerah, untuk menggeser beberapa anggaran di dalam dinas untuk pelaksanaan Pilkades,” tandas jayusdi.

Penulis : Rollink Djafar
Editor : Anas Bau
Example 120x600