Kontras.id, (Kabupaten Gorontalo) – DPRD Kabupaten Gorontalo berencana akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan permasalahan yang terjadi pada penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementrian Sosial (Kemensos) RI.
Perihal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antar Komisi gabungan bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gorontalo, Pihak BRI Cabang Limboto, perwakilan E-warung, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Aktivis diruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa 14/07/2020.
Ketua Komisi II, Ali Polapa usai memimpin RDP kepada awak media mengungkapkan, begitu banyak persoalan terungkap pada rapat tersebut. Hingga melahirkan usulan dari para anggota DPRD untuk menaikkan RDP tersebut menjadi Pansus.
“Terungkap berbagai permasalahan selama ini yang menjadikan program BPNT menjadi rumit. Baik itu penyampaian dari perwakilan E-warung, anggota DPRD, LSM maupun dari TKSK itu sendiri. Persoalan yang paling mendasar adalah kebijakan dari pihak BRI, yang diduga melakukan penempatan E-warung tidak merata,” ungkap Ali.
“Selain itu persoalan distributor yang diduga monopoli dan menyediakan bahan yang tidak berkualitas, seperti beras yang kurang bagus, telur dan ikan busuk. Bahkan ada distributor yang main ancam bila tidak mengambil bahan dari distributor tersebut,” sambung Ali.
Pria yang juga merupakan Ketua Fraksi PDI ini mengatakan, terungkap pula bahwa petugas BRI yang ada di lapangan sering melakukan penekanan, mengancam hingga main tarik edisi yang ada di e-warung. Bahkan kata Ali, permainan ini sudah cukup lama terjadi dan terungkap pada pelaksanan RDP selama dua hari oleh DRPD.
“Karena begitu rumitnya persoalan ini, maka RDP yang kita lakukan hari ini kita akan tingkatkan menjadi Pansus. Dan ini atas persetujuan Ketua DPR dan anggota yang hadir di RDP selama dua hari dilaksanakan,” tegas Ali.
“Jika Pansus telah dibentuk, maka semua yang terlibat pada penyaluran program ini akan kita undang. Kemungkinan pekan depan Pansus ini akan terbentuk. Pada intinya semua Fraksi setuju dan bersemangat bahwa persolan ini perlu dibentuk Pansus untuk mengungkap seluruh permasalahan yang ada,” pungkas Ali.(02)
