Kontras.id, (Gorontalo) – Ketidak hadiran Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer pada acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-10 Tingkat Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango mendapatkan sorotan dari aktivis, Arif Rahim.
Arif menduga, ketidakhadiran Penjabat Gubernur Gorontalo pada acara tersebut karena ketidaktahuannya terhadap karakteristik masyarakat Gorontalo yang notabene mayoritas beragama Islam.
“Saya kaget membaca berita bahwa Pj. Gubernur Gorontalo, tidak hadir dalam acara pembukaan MTQ. Padahal acara yang dihadiri ratusan kafilah dari seluruh daerah di Provinsi Gorontalo tersebut adalah momen sangat berharga bagi masyarakat Gorontalo,” tutur Arif melalui pres rilisnya yang diterima Redaksi Kontras.id, Sabtu 25/06/2022.
“Pj. Gubernur harusnya sudah belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui benar karakter masyarakat Gorontalo sebagai masyarakat yang mayoritas muslim. Apalagi Gorontalo adalah daerah Serambi Madinah di Indonesia,” sambung Arif.
Menurut Arif, jika Penjabat Gubernur benar-benar mengetahui karakter masyarakat Gorontalo maka apapun kesibukan pemerintahan dijalani maka pasti akan meluangkan waktu untuk menghadiri momen sakral seperti itu.
“Kalau Gubernur-Gubenur sebelumnya tidak pernah melewatkan acara seperti itu. Saya mengetahui Gubernur memiliki kegiatan pemerintahan yang padat, akan tetapi tentunya Gubernur harus memilih mana yang lebih prioritas. Apalagi MTQ kali sangat spesial, karena baru kali ini digelar pasca pendemi,” kata Arif.
Arif mengatakan, dalam sistem pemerintahan terdapat prosedur kepala daerah dapat mendelegasikan sebuah urusan pemerintahan kepada pejabat lain, tidak melulu dilaksanakan langsung oleh Gubernur. Jika hal itu dilakukan, maka Gubernur dapat hadir dalam pembukaan MTQ.
“Sedangkan kegiatan lain, didelegasikan kepada Pejabat Pemrov. Gubernur menurut informasi saya peroleh, sudah selama 2 minggu di luar daerah. Ini juga mengherankan, sudah apa saja yang diurus?” tanya Arif.
“Gubernur ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga jika waktunya lebih lama di luar daerah, maka urusan-urusan daerah bisa terabaikan. Karena tidak ada top leader yang bisa mengambil keputusan yang penting dan strategis yang tidak bisa dilimpahkan kepada pejabat lain,” lanjut Arif.
Arif menyampaikan, kekuasaan Penjabat Gubernur tidak berbasis dari rakyat dan hanya diperoleh dari penunjukan langsung oleh Presiden. Keren bukan legitimasi langsung dari rakyat seperti Gubernur definitif, maka sebaiknya Penjabat Gubernur harus dekat-dekat dengan rakyat dan bukan banyak ke luar daerah.
“Bagaimana Gubernur bisa dekat dengan rakyat dan mengetahui apa kebutuhan yang diinginkan rakyat kalau Gubernur lebih banyak waktunya tidak di daerah. Saya kuatir kalau Gubernur sampai lama tidak pulang ke daerah seperti itu, jangan sampai ada image terbentuk bahwa Plt Gubernur macam lagu Bang Toyib, yang senandungnya berbunyi “… Bang Toyib Bang Toyib, … mengapa tak pulang-pulang…”.
Itu yang dikuatirkan. Akan tetapi saya berharap image rakyat jangan sampai demikian,” tandas Arif.
Penulis : Thoger
