Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo, Ali Polapa mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan anggaran pendidikan. Pasalnya, selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dinilai hanya ditopang olah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ketimbang anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
Hal ini terungkap saat rapat kerja Komisi ll bersama Dikbud di ruang rapat Dulohupa DPRD, rabu 26/01/2022. Ali mengatakan, dari hasil pemaparan program oleh Dikbud, ternyata setiap tahun anggaran DAU terus menurun dibandingkan anggaran DAK.
“Dari tahun 2020 DAU mereka sebesar Rp 12 Milyar. Di 20221 turun menjadi Rp 11 milyar, 2022 turun lagi menjadi Rp 10 milyar. Bila dibandingkan dengan anggaran DAK, tahun ini sebesar Rp 22 Milyar,” ungkap Ali.
Ali menegaskan, jika mengacu kebijakan pemerintah pusat terkait anggaran dunia pendidikan, seharusnya Dikbud mendapatkan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Karena sangat jelas anggaran pusat untuk dunia pendidikan lebih besar dari daerah, maka kedepan diharapkan APBD harus bisa mengakomodir lebih besar lagi dibandingkan untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya,” tegas Ali.
Ali mengingatkan bahwa, pendidikan masuk dalam program prioritas pemerintah daerah. Sehingga butuh dukungan anggaran yang cukup demi mensukseskan program tersebut. Jika tidak, tentunya dunia pendidikan kedepan tidak lebih baik.
“Kedepan pemerintah harus jauh lebih memperhatikan dunia pendidikan, karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Bagiamana kualitas pendidikan kita lebih baik jika tidak ditunjang dengan anggaran yang maksimal,” tandas Ali.
Penulis : Thoger
