Kontras.id, (Gorontalo) – Tujuh Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil Boliyohuto cs mengaku kecewa atas hasil pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Ruang PICU, NICU, Ruang Perawatan Kelas I, II, dan VIP, Ruang ODS, dan Hemodialisa Rumah Sakit RS Boliyohuto.
Pasalnya proyek senilai Rp 7.271.459.757.10
akan berakhir 13 Desember 2021, sementara hingga saat ini progress pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa PT. Pulau Intan Perdana baru berkisar 65 persen .
“Lagi-lagi kualitas pekerjaan rumah sakit Boliyohuto seperti ini. Jujur, kami khawatir kasus yang sama terulang kembali, waktu pembangunan pertama gedung rumah sakit. Apa waktu yang diberikan belum cukup, atau jangan-jangan memang penyedia jasanya tidak bonafide,” ujar Ketua Komisi I DPRD, Syarifudin Bano, Kamis 09/12/2021.
Syarifudin mengatakan, mekanisme perencanaan dan tender yang dilakukan pemerintah daerah patut dipertanyakan. Sebab kata dia, hal seperti ini bukan hanya baru sekali terjadi.
“Ini anggaran besar, loh. Kalau begini cara kerjanya tentu daerah merugi, bupati malu dan preseden buruk bagi pemerintah. Untuk semua pejabat, tolong bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Pilih kontaktor yang punya berkualitas baik, bukan yang kerjanya seperti ini,” keluh Syarifudin.
Syarifudin menyampaikan, kondisi yang sama juga terjadi pada proyek pekerjaan Puskesmas Bilato. DPRD menilai, pekerjaan oleh pelaksan PT Raya Sinergis terkesan dilakukan hanya sekedar asal-asalan atau amburadul.
“Saya sebut pekerjaan di Puskesmas Bilato amburadul, faktanya begitu. Progres pekerjaan dengan sisa waktu tinggal beberapa hari baru 65 persen, sedangkan jumlah pekerja hanya 20 orang,” kata Syarifudin.
Hal yang sama juga dikatakan anggota DPRD Dapil Boliyohuto cs, Sukarman HS. Humunggio. Menurut Sukarman, mekanisme perencanaan dan tender dilakukan oleh pemerintah daerah dengan baik, maka kejadian seperti ini tidak bakal terjadi..
“Pintu masuknya dari situ, jika pemerintah benar-benar memperhatikan kualitas penyedia jasa semua yang dikhawatirkan tidak bakalan terjadi. Pola pengawasan dilapangan juga penting, tegur kalau memang mereka lambat dalam mengejar target kerja,” ujar Sukarman.
Sementara Wilvon Malahika, sesama anggota DPRD Kabgor Dapil Boliyohuto cs mengatakan. Dengan waktu yang tersisa tinggal beberapa hari selayaknya penyedia jasa tinggal menyelesaikan pekerjaan finishing, bukan masih kocar-kacir pada pembangun induk bangunan.
“Kami kecewa melihat ini. Seharusnya saat ini mereka tinggal menyelesaikan pekerjaan yang kecil-kecil (finishing). Ditambah dengan jumlah pekerja yang hanya 15 orang seperti ini, mana mereka mampu untuk menyelesaikan ini semua. Saya pesimis mereka bisa mencapai target 100 persen sampai dengan batas waktu 13 Desember,” kata Wilvon.
Wilvon menegaskan, dalam waktu dekat mereka akan membahas persoalan kedua proyek tersebut bersama dinas terkait.
“Kami sepakat akan mengundang Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, ULP, penyedia jasa pekerjaan lanjutan rumah sakit dan penyedia jasa proyek Puskesmas Bilato,” tegas Wilvon.
Ditempat yang sama, Sadikun Modjo selaku pengawas dari CV. Fatek Engineering Consultant juga turut mengaku, kondisi saat ini pekerjaan baru mencapai 65 persen.
“Dengan tenaga pekerja hanya 15 orang, kalau dilihat tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Meski dilakukan secara stap by stap tetap akan seperti itu. Kuncinya kontraktor harus menambah pekerja,” tutup Sadikun.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
