Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai mengunci arah pembangunan desa sejak awal tahun. Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev. memimpin langsung Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Pemerintah Desa se-Kabupaten Boltara Tahun 2026, di Aula Lantai III Kantor Bupati, Kamis 22/1/2026.
Rapat koordinasi ini dihadiri Wakil Bupati Boltara Moh. Aditya Pontoh, S.IP., Sekretaris Daerah Boltara dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., staf ahli bupati, para asisten setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta seluruh sangadi se-Kabupaten Boltara.
Rapat koordinasi ini menjadi titik krusial dalam proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyusunan APBDes tidak boleh berjalan normatif, apalagi sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
Di hadapan para Sangadi (Kepala Desa), Sirajudin menyampaikan pesan tegas. Ia meminta kepala desa untuk berani berbicara terbuka, menyampaikan kondisi nyata di desa masing-masing, termasuk persoalan yang selama ini kerap disembunyikan atau dianggap sensitif.
“Jangan main aman. Jangan hanya sampaikan hal-hal yang baik-baik saja. Yang kita butuhkan adalah fakta di lapangan, apa yang benar-benar terjadi di desa,” tegas Sirajudin.
Menurutnya, kualitas APBDes sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah desa dalam memetakan masalah sejak tahap awal. Tanpa data yang jujur dan masukan yang riil, kebijakan anggaran berpotensi meleset dari kebutuhan masyarakat.
Sirajudin menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan forum seremonial. Hasil diskusi dan masukan para sangadi akan menjadi pegangan utama dalam menindaklanjuti proses penyusunan APBDes 2026. Pemerintah kabupaten ingin setiap keputusan anggaran memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan perencanaan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, Sirajudin mengingatkan agar keselarasan tersebut tidak mengabaikan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing desa.
“Setiap desa punya persoalan berbeda. Itu harus dibaca dengan jujur. APBDes harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar daftar kegiatan,” ujar Sirajudin.
Bagi pemerintah kabupaten, APBDes 2026 dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa. Anggaran desa diharapkan mampu menjawab persoalan dasar, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Sirajudin juga mengingatkan bahwa desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, ketepatan perencanaan dan keberanian bersuara menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tidak menjauh dari realitas sosial di lapangan.
