Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Kerja bersama mitra kerja di Ruang Rapat Komisi I untuk membahas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, Senin 12/01/2026.
Rapat ini menjadi ruang awal penyelarasan arah kebijakan agar pelayanan publik ke depan semakin terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Muhlis Panai serta dihadiri pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Fokus utama pembahasan adalah memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Muhlis Panai menegaskan bahwa penyusunan program 2026 tidak boleh sekadar formalitas anggaran, tetapi harus berbasis pada kondisi riil di lapangan. Menurutnya, Komisi I ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan punya arah dan manfaat yang jelas.
“Komisi I tidak ingin program hanya bagus di atas kertas, tapi minim dampak di masyarakat. Karena itu, sejak awal kami minta semua mitra kerja menyampaikan rencana secara terbuka dan terukur,” kata Muhlis.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Disdukcapil dalam pelayanan administrasi kependudukan, yang menjadi kebutuhan dasar warga. Muhlis menyebut, kualitas layanan KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya harus terus ditingkatkan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan dinamika sosial.
“Pelayanan Disdukcapil menyentuh hampir seluruh warga. Kalau sistem dan SDM-nya tidak diperkuat dari sekarang, maka di 2026 kita akan kembali menghadapi keluhan yang sama,” ujar Muhlis.
Sementara itu, terkait Dinas PMD, Muhlis menekankan agar program pemberdayaan desa benar-benar diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa. Ia tidak ingin dana dan program hanya habis untuk kegiatan seremonial tanpa menghasilkan perubahan nyata.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Program PMD harus mendorong desa menjadi kuat secara ekonomi dan tata kelola, bukan sekadar laporan administrasi,” tegas Muhlis.
Menurutnya, rapat kerja ini juga menjadi sarana evaluasi awal terhadap pola penyusunan anggaran sebelumnya. Komisi I, kata dia, ingin memastikan program 2026 lebih realistis, tepat sasaran, dan mampu dieksekusi dengan baik oleh masing-masing OPD.
Muhlis menegaskan, Komisi I akan terus mengawal pembahasan anggaran hingga tahap penetapan. Ia berharap sinergi antara DPRD dan mitra kerja bisa melahirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo.
“Kalau sejak perencanaan kita sudah satu visi, maka pelaksanaannya akan lebih mudah dan hasilnya bisa langsung dirasakan rakyat,” tandas Muhlis.
