Kontras.id, (Bolmut) – Di ruang kerjanya yang luas dan berbalut nuansa cokelat muda, Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev tampak serius menatap layar monitor besar di hadapannya. Di balik sorot matanya yang tenang, terpancar kesadaran akan tanggung jawab besar, menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan inflasi nasional.
Pagi itu, Senin 20/10/2025, Sirajudin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. itu diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia sebuah forum strategis untuk memastikan roda ekonomi tetap berputar di tengah dinamika global.
Dari Jakarta, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan data ekonomi nasional yang tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen pada kuartal II tahun ini, dengan inflasi terjaga di angka 2,65 persen (yoy, September 2025).
“Defisit APBN aman di 1,56 persen, jauh di bawah batas PDB 3 persen. Ini bukti disiplin fiskal tetap kuat,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, perekonomian daerah juga tetap tumbuh positif.
“Pulau Jawa masih jadi kontributor utama dengan share 56,9 persen dan tumbuh 5,2 persen. Tapi wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi, ditopang hilirisasi industri,” ungkapnya.
Usai rakor, Bupati Sirajudin menyampaikan pandangannya dengan nada tegas tapi berimbang. Ia menilai bahwa arah kebijakan nasional yang disiplin justru membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi nilai tambah di sektor unggulan.
“Pesan pemerintah pusat jelas, daerah harus menstimulasi perekonomian melalui belanja yang cepat, tepat, dan produktif,” ujarnya.
Bagi Sirajudin, menjaga inflasi bukan sekadar urusan statistik. Ini tentang harga bahan pokok yang dijangkau rakyat, tentang daya beli petani dan nelayan yang harus tetap kuat.
“Inflasi itu bukan hanya angka di tabel. Itu tentang harga beras, cabai, dan ikan yang dibeli ibu rumah tangga di pasar. Karena itu, kebijakan kita harus langsung menyentuh mereka,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Sirajudin didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah pimpinan OPD, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bolmut. Seluruh jajaran mengikuti jalannya diskusi dengan fokus penuh, mencatat setiap poin penting dari paparan pemerintah pusat.
Bupati meminta agar TPID Bolmut segera memperkuat sinergi lintas sektor, terutama menjelang akhir tahun saat kebutuhan pokok meningkat.
“Kita butuh langkah konkret, bukan seremonial. Pantau harga pasar, dorong produksi lokal, dan pastikan pasokan aman,” tegasnya.
Sirajudin Lasena memahami betul bahwa ekonomi daerah bukan hanya tentang angka pertumbuhan, melainkan tentang kesejahteraan nyata.
Ia menegaskan pentingnya menumbuhkan ekonomi berbasis potensi lokal dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemerintah daerah harus jadi penggerak utama ekonomi rakyat. Semua OPD punya peran strategis dalam rantai pengendalian inflasi dan pertumbuhan,” tandasnya.
Dengan gaya kepemimpinan yang tenang, terukur, dan berpijak pada data, Bupati Sirajudin menampilkan citra teknokrat daerah yang tak hanya reaktif, tapi juga visioner sosok yang menjadikan angka ekonomi sebagai arah kebijakan nyata.
