Kontras.id, (Bolmut) – Rapat kerja Komisi II DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diwarnai sorotan tajam dari Tia Aprilia Modanggu, Senin 15/09/2025.
Di rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Bolmut, Aleg muda ini mempertanyakan program irigasi pompa yang sudah dibangun di beberapa kecamatan, tapi tak kunjung difungsikan. Sementara petani, kata Aprilia, menanti kepastian untuk menambah musim tanam.
Aprilia mengungkapkan bahwa salah satunya di Pinogaluman. Ada irpom dari sumur bor yang bisa mengairi kurang lebih 20 hektar sawah, tapi belum digunakan.
“Kaidipang, irpom masih proses, padahal bisa bantu kurang lebih 25 hektar lahan. Bintauna, dari 7 unit, baru 3 jalan. 3 masih menunggu pipa, dan 1 belum selesai bangun. Di Bolangitang Barat, irpom tertahan karena masalah pencairan anggaran,” ungkap Aprilia.
“Kenapa pompa yang sudah ada belum difungsikan? Apakah masalahnya di pipa, anggaran, atau tenaga pengelola? Dan kapan targetnya bisa jalan, supaya musim tanam tahun ini petani sudah bisa pakai?” tegas Aprilia.
Meski kritis, Tia Aprilia Modanggu tetap memberi apresiasi kepada Dinas Pertanian. Menurutnya, sejumlah program seperti bantuan bibit kelapa, padi, serta bibit hortikultura telah memberi manfaat.
Selain itu, kata Aprilia, ada pula bantuan alat panen, traktor, hingga bibit ayam dan kambing yang terbukti meringankan beban petani dan peternak.
Namun, ia menekankan bahwa bantuan tersebut harus diimbangi dengan penyelesaian hambatan teknis di lapangan, khususnya pada program irigasi pompa agar produktivitas petani meningkat.
Tak hanya sektor pertanian, Aprilia juga menyinggung tantangan fiskal daerah yang dikelola oleh BPKD Bolmut. Ia menegaskan perlunya pengelolaan APBD 2025 yang lebih fokus pada sektor produktif, bukan hanya biaya rutin.
Aprilia mengingatkan bahwa APBD 2025 masih bergantung besar pada dana pusat, sementara PAD daerah masih minim.
“Apakah APBD 2025 sudah mengalokasikan biaya operasional untuk pompa dan irigasi? Jangan sampai hanya ada pengadaan lalu ditinggal. Selain itu, strategi apa yang dilakukan untuk menaikkan PAD? Apakah lewat optimalisasi hasil bumi, pasar, atau pariwisata?” tanya Aprilia.
Menurut Aprilia, kemandirian fiskal adalah kunci agar DPRD Bolmut bersama pemerintah daerah tidak terus bergantung pada pusat. Ia mendorong agar APBD 2025 diarahkan lebih banyak pada sektor produktif, khususnya pertanian, perdagangan, dan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat.
“Dengan begitu, setiap rupiah dari APBD 2025 bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar untuk biaya rutin,” tandas Aprilia.
