Kontras.id, (Gorontalo) – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Utara-Gorontalo (Sulutgo) menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menyusul rentetan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap kader HMI di sejumlah daerah.
“Polri hari ini bukan lagi alat negara, tapi mesin kekerasan terhadap rakyat,” tegas Harun Alulu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Sulutgo, Senin 21/07/2025.
Tiga kasus kekerasan brutal oleh aparat menjadi dasar desakan evaluasi nasional terhadap institusi kepolisian. Badko HMI Sulutgo menilai insiden-insiden ini bukan lagi bentuk kelalaian, melainkan kejahatan yang terstruktur dan sistematis.
“Ini bukan insiden biasa. Ini sistematis, dan ini adalah kejahatan negara,” lanjut Harun.
Harun mengungkap rentetan tragedi kekerasan yang dialami Kader HMI. Kasus pertama, kata Hurun, terjadi di Pohuwato, Senin 21 Juli 2025. Seorang kader HMI berinisial MW mengalami luka bakar parah setelah diduga ditendang ke arah api oleh oknum polisi saat unjuk rasa.
“Ini percobaan pembakaran, bukan prosedur pengamanan,” terang Harun.
Tragedi berikutnya berlangsung dua hari sebelumnya di Kalimantan Utara, tepatnya Kamis, 17 Juli 2025. Tiga kader HMI terbakar hidup-hidup usai disiram bensin oleh aparat dalam aksi damai, yang diduga telah direncanakan.
“Tubuh mahasiswa dijadikan obor. Negara diam,” kecam Harun.
Baca Juga: Kutuk Pembakaran Kader HMI, Harun Tuding Polda Kaltara Lakukan Pembunuhan Terang-terangan
Sementara di Gorontalo, aktivis lingkungan yang mengkritik tambang ilegal justru mendapat intimidasi, pemukulan, dan perburuan oleh orang tak dikenal pada April hingga Mei 2025. Ironisnya, kasus ini tak juga berproses.
“Polres Gorontalo terkesan tutup mata dan tidak serius menangani laporan,” ujar Harun.
Untuk menanggapi kondisi yang dinilai darurat demokrasi itu, Badko HMI Sulutgo menyampaikan empat poin sikap. Pertama, menyerukan evaluasi total Polri melalui audit independen yang dibentuk oleh Presiden dan DPR.
“Polri sudah kehilangan mandat moralnya di mata rakyat,” tegas Harun.
Kedua, mereka menuntut pencopotan Kapolda Gorontalo dan Kapolda Kaltara, serta meminta agar pelaku kekerasan diadili secara terbuka di pengadilan umum.
“Jangan ada impunitas. Seragam bukan tameng hukum,” ucap Harun.
Ketiga, mendorong reformasi struktural Polri agar lebih humanis dan tidak lagi menggunakan pendekatan militeristik dalam menangani warga sipil.
“Kami ingin polisi yang melindungi rakyat, bukan algojo negara,” tegas Harun.
Keempat, Badko menyerukan konsolidasi nasional lintas organisasi mahasiswa untuk membangun kekuatan sipil menuntut keadilan atas kekerasan negara.
“Jika negara tak sanggup adili aparatnya, maka jalan raya akan menjadi pengadilan rakyat,” tandas Harun.
