Kontras.id, (Bolmut) – Tokoh muda Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Arham Datunsolang angkat suara menanggapi pernyataan Kepala Disperindagkop-UKM Bolmut Abraham Hassu soal lonjakan harga beras yang disebut akibat belum masuk masa panen.
Arham menilai, penjelasan itu terlalu normatif dan jauh dari substansi persoalan.
“Ini bukan soal musim panen atau tidak, tapi soal ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menjaga rantai distribusi dan memastikan ketersediaan stok pangan. Pasar murah itu cuma gimik, bukan solusi jangka panjang,” tegas Arham kepada Kontras.id, Kamis 03/07/2025.
Menurut Arham, operasi pasar murah yang digembar-gemborkan oleh pemerintah daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) justru mencerminkan gagalnya antisipasi yang sistematis dari pihak eksekutif. Ia mempertanyakan kinerja perangkat daerah, khususnya Disperindagkop-UKM yang terkesan hanya reaktif saat harga mulai melambung.
“Kenapa baru ribut ketika harga sudah naik? Ke mana selama ini data ketersediaan pangan dan proyeksi panen yang seharusnya bisa dibaca oleh pemerintah? Jangan tunggu rakyat menjerit baru pemerintah bergerak,” kata Arham.
Baca Juga: Pemkab Bolmut Antisipasi Lonjakan Harga, Disperindagkop Gelar Pasar Murah Mulai Jumat di Bintauna
Ia juga menyoroti ketergantungan pasokan beras Bolmut dari wilayah luar, seperti dari Desa Tolai, Torue, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Ketergantungan ini, kata Arham, menunjukkan lemahnya kemandirian pangan di daerah yang justru memiliki lahan pertanian yang luas.
“Ini cermin betapa buruknya manajemen pertanian kita. Bolmut punya potensi lahan sawah yang luas, tapi gagal dikelola. Akhirnya kita malah menyembah pasokan dari luar daerah. Ironi di negeri sendiri,” ujar Arham.
Lebih lanjut, Arham menilai pasar murah yang akan digelar Pemkab Bolmut hanyalah upaya tambal sulam yang tidak menyentuh akar masalah. Ia menyebut kegiatan itu hanya bersifat kosmetik, yang digelar saat ada tekanan publik, namun tanpa strategi jangka panjang.
“Pasar murah hanya solusi temporer. Berapa ton beras yang bisa dijual murah? Berapa hari efeknya bisa dirasakan? Setelah itu rakyat kembali harus membeli dengan harga selangit. Ini bukan solusi, ini hanya pertunjukan,” sindir Arham.
Arham mendesak agar pemerintah daerah tidak lagi bermain-main dalam isu kebutuhan pokok masyarakat. Ia menyarankan adanya reformulasi kebijakan pangan daerah yang fokus pada ketersediaan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pasokan secara lokal.
“Pemda harus duduk bersama para petani, para pelaku distribusi, dan penyedia logistik. Kuatkan cadangan pangan lokal. Jangan terus bermental panik setiap kali harga naik. Rakyat sudah cerdas menilai, mana pemimpin yang kerja sungguh-sungguh, mana yang hanya pencitraan,” tandas Arham.
