Kontras.id, (Bolmut) – Aksi para pemuda yang tergabung dalam Organisasi Remaja Generasi Pecinta Alam Mohobatu yang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan perbatasan Sulawesi Utara dan Gorontalo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Dr. Muhammad Hidayat Panigoro angkat bicara.
Hidayat menegaskan bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata urusan DLH.
“Kebersihan itu bukan cuma tugas kami di DLH. Ini tanggung jawab kolektif, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, sampai masyarakat sekitar,” ujar Hidayat kepada Kontras.id, Selasa 03/06/2025.
Ia menjelaskan bahwa DLH bekerja berdasarkan skala prioritas, fokus utama saat ini masih tertuju pada kawasan ibu kota kabupaten.
“DLH beroperasi saat ini Masih tertuju pada kawasan ibu kota. Tapi kalau soal sampah non-organik seperti dedaunan dan rumput, itu bisa dikelola di tingkat desa lewat kerja bakti. Malah bisa dimanfaatkan jadi kompos,” jelas Hidayat.
Hidayat mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan tenaga membuat DLH belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Dari 29 desa di Bolmut, baru 14 desa yang bisa dilayani petugas kebersihan.
“Sementara untuk penilaian Adipura, kami diwajibkan melayani seluruh wilayah ibu kota. Tapi faktanya, di Kaidipang saja kami baru sanggup melayani 7 desa. Ini realitas yang harus dipahami,” ujar Hidayat.
Baca Juga: Pemuda Pecinta Alam Bersihkan Perbatasan Sulut-Gorontalo, Sindir Pemerintah yang Dinilai Abai
Mengenai aksi bersih-bersih oleh para pemuda pecinta alam di perbatasan Sulut–Gorontalo, Hidayat justru memberikan apresiasi. Ia menyebut inisiatif tersebut sebagai bentuk kepedulian yang patut dihargai dan didukung.
“Saya sangat mengapresiasi peran para pemuda. Semangat seperti ini yang harus kita dukung. Bahkan saya harap mereka bisa ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba kepedulian lingkungan yang diselenggarakan oleh kementerian,” ungkap Hidayat.
Meski begitu, Hidayat mengingatkan bahwa tidak semua urusan kebersihan bisa serta-merta dibebankan ke DLH. Ada batas kewenangan dan kapasitas yang harus dipahami bersama.
“Kalau semua dibebankan ke DLH, tentu tidak akan tertangani. Ada keterbatasan anggaran, tenaga, dan prioritas. Justru kerja bakti di tingkat desa dan kecamatan itu penting untuk digalakkan lagi. Kita punya budaya gotong royong, mari hidupkan kembali itu,” kata Hidayat.
Ia juga menambahkan bahwa awal tahun ini pihaknya telah melakukan rapat resmi bersama pemerintah kecamatan dan desa terkait kebersihan wilayah, termasuk kawasan perbatasan.
“Kami sudah serahkan kewenangan itu ke desa dan kecamatan lewat rapat resmi di awal Januari. Jadi ketika ada kegiatan pemuda di lapangan, itu bagian dari hasil diskusi bersama sebelumnya. Ini harus dilihat sebagai kolaborasi, bukan sebagai bentuk pengabaian,” tegas Hidayat.
Hidayat mengajak seluruh masyarakat untuk tidak saling menyalahkan, melainkan memperkuat kolaborasi dalam menjaga lingkungan.
“Jangan sampai kita hanya sibuk lihat semut di seberang, tapi gajah di depan mata tidak kita urus. Kalau yang bisa ditangani di desa, kenapa harus tunggu DLH? Mari kita gotong royong. Lingkungan milik kita bersama,” tandas Hidayat.
