Kontras.id, (Gorontalo) – Aktivis Gorontalo, Man’uth M. Ishak menyoroti situasi genting yang melanda Provinsi Gorontalo.
Man’uth menegaskan bahwa Gorontalo kembali diwarnai kecemasan akibat dugaan keterlibatan Kapolsek Marisa, Iptu Roby Andri Ansyari, dan ajudan Kapolda Gorontalo, Ipda Christo M dalam praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Hulawa, Kecamatan Buntuliya, Kabupaten Pohuwato.
Menurut Man’uth, kekayaan alam yang melimpah justru menjadi sumber ketidakadilan. Emas yang terbentang dari Bone Bolango hingga Pohuwato bukan hanya menjadi daya tarik ekonomi, tetapi juga pemicu konflik dan ketimpangan.
“SDA yang berlimpah memang menggiurkan, sehingga tak heran banyak pihak berebut suaka demi mengamankan keuntungan,” ungkap Man’uth, Sabtu 01/02/2025.
Namun, di balik gemerlap emas, ancaman besar membayangi masyarakat. Man’uth menyoroti dua dampak utama, kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan tekanan dari ‘juragan’ penerima upeti yang semakin menggila.
“Awalnya, tambang rakyat dikelola secara manual, tetapi kini telah bertransformasi dengan alat berat. Bukan karena kemauan penambang, melainkan karena ketamakan para juragan yang menuntut setoran besar,” kata Man’uth.
Baca Juga: Kapolsek Marisa Diduga Peras Pelaku PETI Hulawa, Gunakan Orang Dekat
Sebagai mantan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo, Man’uth melihat fenomena ini sebagai lingkaran setan kecemasan. Masyarakat yang terjebak dalam sistem ini harus memutar otak mencari cara agar bisa memenuhi setoran tinggi, sementara aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru diduga ikut bermain dalam skema haram ini.
“Jika benar keterlibatan Kapolsek Marisa dan ajudan Kapolda Gorontalo terbukti, maka ini adalah tamparan keras bagi kepolisian,” ucapnya.
Man’uth mengutip teori sosial tentang ‘ironi institusional’, di mana lembaga yang seharusnya memberikan rasa aman justru menjadi sumber kecemasan.
“Evaluasi kinerja kepolisian dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran hanya mendapat skor kepuasan 4 dari 10. Ini membuktikan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat semakin menurun,” ujar Man’uth.
Baca Juga: Kapolsek Marisa Diduga Peras Pelaku PETI Hulawa, Ini Tanggapan Kapolres Pohuwato
Ketidakpercayaan ini semakin diperparah oleh serangkaian insiden, seperti kebakaran kantor Bupati Pohuwato, perusakan kantor DPRD, hingga penyerangan kantor kepolisian.
“Ketidakadilan yang dibiarkan akan memunculkan letupan sosial yang lebih besar,” tegas mantan Presiden BEM Universitas Gorontalo ini.
Menurutnya, kepolisian seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan ancaman. Namun, beredarnya kabar soal permintaan upeti dalam jumlah besar justru semakin memperjelas bahwa korupsi sudah mengakar kuat dalam tubuh aparat.
“Jika benar keterlibatan oknum polisi dalam PETI, maka ini bukan sekadar masalah individu, melainkan gambaran dari korupsi yang terstruktur,” kata Man’uth.
Baca Juga: Ajudan Kapolda Gorontalo Diduga Atur Setoran di Tambang Ilegal Desa Hulawa
Jika ketidakpercayaan terhadap penegak hukum terus meningkat, masyarakat bisa mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa kondisi seperti ini bisa berujung pada ketidakstabilan sosial yang sulit dikendalikan.
Man’uth mendesak pemerintah pusat dan pimpinan Polri untuk segera bertindak tegas, bukan sekadar memberi wacana atau sanksi ringan.
“Jika benar ada keterlibatan aparat dalam PETI, mereka harus diberhentikan dan diproses hukum. Tindakan tegas adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan publik,” tegas Man’uth.
Man’uth mengingatkan bahwa Gorontalo kini berada di persimpangan jalan: membiarkan emas menjadi sumber ketamakan yang menghancurkan atau menata ulang tata kelola SDA demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Jika tidak segera ada perubahan, kilau emas itu hanya akan membawa lebih banyak cemas,” tandas Man’uth.
