Kontras.id, (Gorontalo) – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Arifin Kilo mengatakan, proses evaluasi dan perekrutan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) setempat cacat prosedur.
“Ada kerancuan dalam perekrutan dan evaluasi (TKSK ),” tegas Arifin saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo bersama Dinsos beberapa waktu lalu.
Menurut Arifin, Dinsos Kabupaten Gorontalo seharusnya melakukan proses evaluasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan seleksi perekrutan. Sehingga dari hasil evaluasi, kata dia, dapat diketahui kecamatan yang mengalami kekosongan pendamping.
“Sebenarnya itu evaluasi dulu yang dilakukan, sehingga para peserta yang ikut seleksi perekrutan tidak berharap. Kalau evaluasi yang didahulukan, maka tempat-tempat kosong itu yang nantinya akan diisi,” ucap Arifin.
Anggota Legislatif (Aleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Telaga Cs ini menuturkan, lahirnya kecurigaan bahwa ada kecurangan pada perekrutan ditimbulkan oleh semrawutnya proses evaluasi dan perekrutan itu sendiri.
“Para peserta sudah berharap bahwa yang sudah tidak mengikuti ujian seleksi secara otomatis sudah tidak lulus. Namun kenyataannya tidak begitu, malah yang tidak ikut dinyatakan tetap lulus,” ucap Arifin.
“Sehingga timbul praduga, bahwa ini adalah permainan Dinsos sendiri. Bahkan saya juga harus membenarkan mereka (peserta seleksi), karena ada yang menimbulkan dugaan,” sambung Arifin.
Arifin berharap, TKSK yang sudah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dapat bekerja secara maksimal dan profesional.
“Bagi yang terpilih saya berharap bekerjalah secara maksimal dan dievaluasi secara berkala, jangan lagi nunggu bertahun-tahun. Sebab, yang nantinya akan menggantikan mereka adalah orang yang sudah ikut seleksi tapi belum beruntung (tidak lulus),” tandas Arifin.
Penulis Thoger
