Kontras.id, (Boltara) – Respons cepat ditunjukkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, dalam menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok. Ia langsung mengikuti rapat koordinasi (rakor) nasional pengendalian inflasi yang digelar pemerintah pusat secara virtual, Senin 13/04/2026.
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Pertemuan ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga mengulas berbagai program strategis nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
Dalam forum tersebut, pengendalian inflasi kembali ditegaskan sebagai prioritas utama pemerintah daerah. Stabilitas harga bahan pokok menjadi perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Sirajudin Lasena tampak fokus mengikuti seluruh rangkaian rapat. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltara dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan distribusi dan fluktuasi harga di pasar.
Selain isu inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.
Pemkab Boltara diharapkan dapat berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut, mulai dari penyusunan regulasi, penyediaan lahan, hingga percepatan proses perizinan.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga mensosialisasikan penyelenggaraan jaminan produk halal. Hal ini dinilai penting, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah agar mampu meningkatkan daya saing produknya.
Dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk lokal Boltara memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati tidak sendiri. Ia turut didampingi Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP., para asisten daerah, pimpinan OPD, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Boltara.
Kehadiran lengkap jajaran pemerintah ini menunjukkan keseriusan dan soliditas dalam merespons berbagai isu strategis nasional secara terkoordinasi.
Rakor ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat demi menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui keterlibatan aktif dalam forum nasional, diharapkan langkah konkret dalam pengendalian inflasi serta penguatan ekonomi daerah dapat segera direalisasikan secara efektif.
