Kontras.id, (Gorontalo) – Provinsi Gorontalo kembali menunjukkan capaian positif di level nasional. Daerah ini berhasil menembus enam besar dari total 38 provinsi dalam penilaian kinerja pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tahun 2026.
Hasil tersebut menjadi indikator kuat bahwa upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menangani dua persoalan krusial tersebut berjalan efektif. Di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, Gorontalo kini sejajar dengan sejumlah provinsi besar seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.
Penilaian ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja unggul, inovatif, serta mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi stunting. Prosesnya dilakukan secara berlapis, mulai dari verifikasi hingga validasi berbasis data dan fakta lapangan, termasuk menilai inovasi serta hasil implementasi program.
Salah satu tahapan yang telah dilalui Gorontalo adalah pemaparan kinerja pada Rabu (08/04/2026). Kegiatan tersebut berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, dihadiri tim penilai dari Kemendagri.
Agenda itu dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud. Sementara paparan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, didampingi oleh Kepala Bappeda Wahyudin A. Katili, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Anang S. Otoluwa dan Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting, Yustiyanty Monoarfa, serta jajaran tim Bappeda dan Dinas Sosial.
Dalam pemaparannya, sejumlah capaian penting disampaikan. Di antaranya realisasi anggaran stunting yang mencapai 98,5 persen atau sebesar Rp118,6 miliar. Selain itu, prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 23,8 persen, turun sebesar 3,1 persen dibanding sebelumnya. Pendekatan lintas sektor juga disebut berjalan aktif dan terintegrasi.
Sofian menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak.
“Keberhasilan ini adalah hasil dari sinergi kuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Selain capaian angka, tim penilai juga memberikan perhatian terhadap inovasi yang dijalankan, khususnya program Bele Mo’osehati yang menitikberatkan penanganan balita berisiko stunting melalui pendekatan keluarga serta pelayanan langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang masih perlu dibenahi, seperti peningkatan kualitas data, penguatan intervensi sensitif, hingga koordinasi lintas sektor yang lebih optimal.
“Ini bukan sekadar prestasi, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sofian.
Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih maksimal ke depan.
“Kami tidak ingin berhenti pada capaian ini. Justru ini menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras, memastikan penurunan stunting dan kemiskinan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Dengan posisi tersebut, Gorontalo berpeluang besar meraih penghargaan tingkat nasional sekaligus mendapatkan insentif fiskal. Lebih dari itu, capaian ini juga membuka peluang bagi Gorontalo untuk menjadi rujukan praktik baik bagi daerah lain dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan stunting di Indonesia.
