Kontras.id, (Gorontalo) – Persoalan keterlambatan pembayaran gaji penjaga rumah adat Dulohupa Kabupaten Gorontalo selama empat bulan akhirnya mencuat ke permukaan.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalodi ruang kerja komisi, Senin 06/04/2026.
Rapat tersebut menyoroti lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga kerja, khususnya petugas kebersihan di kawasan rumah adat.
Anggota Komisi IV, Iskandar Mangopa, menegaskan bahwa masalah ini tidak seharusnya terjadi apabila komunikasi lintas OPD berjalan baik. Ia menyebut, keterlambatan pembayaran upah tersebut sangat memprihatinkan, terlebih terjadi menjelang bulan Ramadan hingga Idulfitri.
“Empat bulan tidak menerima gaji, dimana hati nuraninya kalian, apalagi di bulan Februari hingga Maret kemarin tentunya kita sangat butuh dana untuk bulan ramadhan dna lebaran, namun nyatanya 4 bulan gaji mereka tidak dibayarkan,” ungkap Iskandar.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap pekerja yang telah menjalankan tugas dengan baik. Ia juga menyoroti adanya perbedaan keterangan antara instansi terkait mengenai keberadaan anggaran.
Di satu sisi, Kepala Dinas Pendidikan disebut menyatakan tidak tersedia anggaran, sementara pihak keuangan dan Bappeda justru mengonfirmasi bahwa dana tersebut sebenarnya ada, namun belum dilakukan proses penagihan.
“Ada anggarannya sebesar Rp 18 juta setahun, tetapi ternyata Dinas terkait justru tak tahu jika ada anggaran untuk itu, ini kan aneh dan sangat lucu,” imbuh Iskandar.
Ia menilai situasi ini sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan anggaran serta lemahnya pengawasan internal di masing-masing OPD.
Sebagai legislator yang telah menjabat selama empat periode, Iskandar berharap ke depan koordinasi antar OPD dapat diperkuat. Ia juga menekankan pentingnya peran pimpinan OPD untuk memahami secara menyeluruh setiap program dan alokasi anggaran di instansinya.
“Jangan seperti kondisi saat ini, sebagai kepala Dinas justru tidak mengetahui jika ada anggarannya, berkaca dari kejadian ini kami berharap kedepan tidak ada lagi kejadian seperti ini,” tandas politisi Golkar itu.
