Kontras.id, (Gorontalo) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan penambang dari Aliansi Masyarakat dan Penambang Bersatu memanas di rumah dinas Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Senin 06/04/2026.
Demonstrasi ini menjadi awal dari rangkaian aksi yang direncanakan berlangsung hingga 10 April 2026.
Sekitar 200 massa turun ke lokasi untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait persoalan tambang rakyat. Fokus utama protes adalah belum terealisasinya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dinilai tak kunjung mendapat kepastian.
Ketegangan sempat terjadi saat massa mencoba memasuki area rumah dinas. Karena akses tidak dibuka, sejumlah peserta aksi akhirnya menerobos pagar hingga kunci terlepas, sehingga mereka berhasil masuk ke halaman dan melanjutkan penyampaian aspirasi.
Di tengah aksi tersebut, Jenderal Lapangan Taufik Buhungo menegaskan bahwa gubernur harus memberikan penjelasan atas kebijakan yang dinilai merugikan para penambang, khususnya terkait larangan jual beli emas.
“Kami datang bukan untuk ribut, tapi menuntut kejelasan. Jangan buat kebijakan yang justru mematikan mata pencaharian rakyat,” tegas Taufik.
Ia menilai, kebijakan yang tidak berpihak kepada penambang justru berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret melalui kebijakan atau diskresi, sehingga aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan secara sah dan memiliki perlindungan hukum.
Aksi ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan sebagai bentuk tekanan agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
