Kontras.id, (Gorontalo) – Fraksi PDI-P di DPRD Kabupaten Gorontalo meminta Panitia Khusus (Pansus) pembahasan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, khususnya terkait agenda perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI-P yang juga tergabung dalam Pansus, Novalandi Gani, saat rapat internal yang digelar di ruang rapat Dulohupa DPRD Kabupaten Gorontalo pada Senin, 30 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, Novalandi menekankan pentingnya memperkaya referensi sebelum menetapkan kebijakan strategis yang berdampak luas bagi pemerintahan daerah.
Ia mengingatkan bahwa Pansus tidak boleh hanya terpaku pada usulan yang diajukan oleh pemerintah daerah tanpa melakukan kajian mendalam dari berbagai sudut pandang.
“Pansus harus memperkaya referensi sebelum mengambil keputusan, jangan sampai kita hanya terpaku pada usulan pemerintah daerah,” ujar Novalandi.
Menurutnya, keputusan yang diambil tanpa dasar referensi yang kuat berpotensi menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi DPRD tetapi juga bagi tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
Ia menegaskan bahwa Pansus harus mampu melihat berbagai kemungkinan risiko yang dapat muncul dari kebijakan perampingan OPD tersebut.
“Jangan sampai kita terjebak dengan usulan pemerintah daerah yang nantinya bisa berefek buruk terhadap DPRD,” tegas Novalandi.
Novalandi mendorong agar Pansus aktif melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, maupun instansi terkait guna memperkaya indikator dalam pengambilan keputusan.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun serta tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Pansus harus memperbanyak konsultasi dengan berbagai pihak agar indikator yang kita gunakan semakin lengkap dan matang,” kata Noval, sapaan akrab Novalandi.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berpotensi terdampak langsung oleh perampingan OPD.
Noval mengaku khawatir kondisi ASN di Kabupaten Gorontalo akan mengalami situasi serupa dengan yang pernah terjadi di Sulawesi Barat jika kebijakan tidak disiapkan secara matang.
“Jangan sampai nasib ASN kita akan sama seperti yang terjadi di Sulawesi Barat,” ujar Noval.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi PDI-P berharap Pansus dapat menghasilkan keputusan yang bijak, terukur, dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Sementara itu, Ketua Pansus Zulkifli Nangili menjelaskan bahwa rapat internal tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai perspektif dari peserta rapat sebagai bahan pertimbangan.
“Seluruh masukan dalam rapat ini akan kita perimbangkan serta kita kaji bersama sebelum kita bawa ke rapat selanjutnya baik secara internal maupun bersama pemerintah daerah,” jelas Zulkifli.
Ia menegaskan, setiap usulan yang berkembang tidak akan diputuskan secara terburu-buru. Pansus berkomitmen melakukan kajian mendalam demi memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar matang dan tepat sasaran.
Menurutnya, perubahan SOTK yang menyangkut perampingan OPD memiliki dampak luas, sehingga perlu kehati-hatian dalam setiap tahap pembahasan.
“Jadi seluruh usulan ini kiranya kita kaji bersama dan diusulkan kepemerintah, atau kita usulkan masing-masing fraksi dan itu kita akan bawa ke finalisasi saat pembahasan nanti,” ujar Zulkifli.
