Kontras.id, (Gorontalo) – Persiapan pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 2026 di Kabupaten Gorontalo terus menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai berbagai kebutuhan pendukung kegiatan berskala nasional itu masih perlu dimatangkan, terutama pada sektor infrastruktur.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai, meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih aktif berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo agar seluruh persiapan dapat berjalan optimal.
Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (9/3/2026).
Menurut Irwan, dari hasil pembahasan dalam rapat tersebut diketahui masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu segera diselesaikan, mulai dari akses jalan hingga kesiapan fasilitas di lokasi pelaksanaan kegiatan.
Ia menilai waktu penyelenggaraan yang semakin dekat menuntut seluruh pihak untuk bergerak lebih cepat agar berbagai kebutuhan infrastruktur dapat dipersiapkan secara maksimal.
“Kalau kita dengar penjelasan dari Kadis PUPR, persiapannya masih jauh dari harapan. Masih banyak yang kurang, sehingga perlu keseriusan semua pihak. Pemerintah provinsi harus turun tangan karena ini kegiatan nasional yang wajib kita sukseskan,” ujar Irwan.
Irwan menjelaskan, beberapa ruas jalan yang direncanakan menjadi akses utama menuju lokasi kegiatan baru sebagian yang mendapatkan persetujuan untuk dilakukan penanganan.
Ruas tersebut di antaranya jalur Hasan Dangkua menuju kawasan PU, kemudian dilanjutkan ke SMK 1 Limboto hingga terhubung ke kawasan GOR David–Tonny.
Selain persoalan akses jalan, DPRD juga menyoroti kesiapan fasilitas utama kegiatan. Salah satunya terkait rencana pembangunan panggung utama yang hingga kini masih menunggu kepastian.
Di sisi lain, rencana rehabilitasi sejumlah fasilitas penunjang juga menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam proses perencanaannya.
Meski masih terdapat berbagai kendala, Irwan menegaskan bahwa kegiatan PENAS KTNA merupakan agenda nasional yang membawa nama daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sukses.
“Jangan kita di Kabupaten yang dijadikan tameng untuk pelaksanaan kegiatannya, tetapi namanya atau prestasinya ada di Provinsi. Padahal Provinsi kita lihat keseriusannya belum terlihat,” tandas Irwan.
Sebagai informasi, kegiatan PENAS KTNA dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 30 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
