Kontras.id, (Gorontalo) – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Gorontalo menggelar Pertemuan Koordinasi Penerapan Publik Private Mix (PPM) dan Ekspansi Pemberian Terapi Pencegahan TBC tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026, di Hotel Grand Q Gorontalo, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo, DR. dr. Anang S. Otoluwa,MPPM, yang menekankan pentingnya keterlibatan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis.
Dalam kesempatan itu, Anang mengatakan pemerintah daerah menargetkan peningkatan capaian penemuan kasus TBC pada tahun 2026 dengan dukungan sektor privat.
“Kita ingin target tahun 2026 ini bisa capai. Kontribusi dari privat ini Insya Allah nanti kita bisa pandu agar mereka bisa bekerja lebih maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap capaian program pengendalian TBC di Provinsi Gorontalo sekaligus memberikan penyegaran bagi tenaga kesehatan terkait skrining dan diagnosis penyakit tersebut.
“Tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah melakukan evaluasi, dan juga ada penyegaran dari dokter Ferdi terutama terkait bagaimana skrining dan diagnosis,” jelasnya.
Anang mengungkapkan, pada tahun sebelumnya capaian penemuan kasus TBC di Gorontalo baru mencapai 78 persen dari target nasional sebesar 90 persen.
“Dari target penemuan kasus TB pada tahun kemarin itu kita baru mencapai 78 persen dari target 90 persen,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala yang sering ditemui di lapangan adalah hasil pemeriksaan yang menunjukkan negatif meskipun sebelumnya terdapat dugaan kasus.
“Memang di lapangan itu banyak yang kita duga ketika diperiksa hasilnya negatif. Misalnya tadi ada klinik yang melaporkan 28, tapi yang positif hanya empat,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Anang, dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama terkait teknik pengambilan sampel dahak.
“Ini bisa disebabkan yang pertama karena teknik pengambilan dahak. Juga teman-teman waktu melakukan penanganan, jadi dahak itu harus diambil kemudian harus diperiksa. Dari proses pengambilan sampai pengantaran ke rumah sakit atau ke tempat pemeriksaan itu yang bisa kadang eror,” jelasnya.
Ia menambahkan, kualitas sampel juga sangat menentukan hasil pemeriksaan karena dahak yang diambil harus benar-benar berasal dari saluran pernapasan, bukan sekadar air liur.
“Begitu juga dahak yang diambil, harus dipastikan apakah betul-betul dahak, bukan air liur biasa,” tambahnya.
Pemeriksaan sampel tersebut selanjutnya dilakukan menggunakan metode Tes Cepat Molekuler yang tersedia di beberapa fasilitas kesehatan tertentu.
Anang mengatakan, pengambilan sampel dahak dapat dilakukan di seluruh puskesmas, sedangkan pemeriksaan laboratorium dilakukan di puskesmas yang memiliki alat TCM.
“Di semua puskesmas bisa dilakukan pengambilan dahak dan untuk pemeriksaannya ada puskesmas tertentu yang punya alat TCM,” ujarnya.
Ia juga berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat mendukung target eliminasi TBC pada tahun 2030.
“Diharapkan di tahun 2030 status kita jadi eliminasi. Maksud dari eliminasi ini bukan habis, tapi sudah berkurang jauh,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk membantu proses skrining masyarakat.
Menurutnya, melalui program tersebut masyarakat yang mengalami batuk lebih dari dua minggu atau memiliki kontak erat dengan penderita TBC dapat terdeteksi lebih awal.
“Lewat CKG itu bisa diskrining mana batuk yang lebih dari dua minggu, mana yang erat kontak dengan penderita. Itu yang bisa diharapkan secara sukarela melakukan pemeriksaan,” pungkasnya.
