Kontras.id, (Gorontalo) – Pernyataan Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD Provinsi Gorontalo, Indriani Dunda yang mengancam akan menggunakan hak imunitas sebagai anggota DPRD dalam menanggapi pemberitaan sejumlah media terkait perjalanan dinasnya, menuai respons keras dari kalangan jurnalis di Kabupaten Boalemo.
Ketua DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Boalemo, Mitro Nanto, menyampaikan kritik terbuka atas sikap yang dinilai berpotensi menekan kerja media.
Menurut Mitro, penggunaan hak imunitas oleh wakil rakyat tidak boleh ditafsirkan sebagai tameng untuk membungkam kritik atau pemberitaan. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers telah diatur dan dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap keberatan terhadap isi berita memiliki jalur penyelesaian yang jelas.
“Pers memiliki fungsi kontrol sosial yang dilindungi undang-undang. Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, mekanismenya jelas melalui hak jawab atau klarifikasi, bukan dengan ancaman,” tegas Mitro melalui keterangannya yang diterima Kontras.id, Minggu 01/03/2026.
Ia menjelaskan, dalam praktik jurnalistik, setiap wartawan terikat pada Kode Etik Jurnalistik serta prinsip keberimbangan. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat publik menghargai peran media sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi.
Mitro juga menyoroti pentingnya membangun relasi yang profesional antara insan pers dan lembaga legislatif. Ia menilai kritik dan publikasi berita merupakan elemen wajar dalam kehidupan demokrasi, bukan bentuk permusuhan terhadap institusi tertentu.
Lebih lanjut, ia berharap dinamika yang berkembang tidak berujung pada pembatasan ruang gerak media. Penyelesaian perbedaan pandangan, katanya, sebaiknya ditempuh melalui dialog terbuka dan mekanisme yang telah diatur dalam regulasi pers.
“Kebebasan pers adalah fondasi demokrasi. Jangan sampai ada pernyataan yang menimbulkan kesan bahwa media bisa dibungkam dengan alasan apa pun,” pungkasnya.
Baca Juga: Indriani Dunda Jawab Sorotan Perjalanan Dinasnya di DPRD Gorontalo
Sebelumnya, Indriani Dunda menanggapi kritik yang mengarah pada intensitas perjalanan dinas yang dilakukannya dalam beberapa waktu terakhir.
Penjelasan tersebut disampaikan Indriani melalui pesan WhatsApp kepada sejumlah jurnalis. Ia memastikan bahwa seluruh agenda luar daerah yang diikutinya telah melalui tahapan resmi dan dibahas dalam forum komisi sebelum dilaksanakan.
“Setiap melakukan perjalanan selalu kami rapatkan di komisi sesuai aspirasi, dan saya melakukan perjalanan bersama ketua serta atas izin pimpinan,” tulis Indriani dalam pesannya yang diterima sejumlah awak media pada Minggu, 1 Maret 2026.
