Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan bahwa nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKDN) Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun 2025 telah dirilis dengan capaian 94 persen.
Hal itu disampaikan Thomas dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas optimalisasi kinerja DPRD Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, capaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 38 persen.
“Nilai IPKDN MCP KPK RI terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 telah mencapai 94 persen. Ini merupakan pencapaian yang sangat maksimal, mengingat sebelumnya hanya 38 persen,” ujar Thomas.
Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola perencanaan dan penginputan pokir DPRD agar selaras dengan prinsip transparansi dan pencegahan korupsi.
Thomas juga menyampaikan bahwa terhadap perencanaan pokir untuk tahun anggaran 2027, prosesnya sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Langkah ini diambil agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai mekanisme serta memenuhi indikator yang ditetapkan dalam MCP KPK.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari komitmen DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
