Kontras.id, (Bone Bolango) – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun 2025–2026 di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa (3/2). Infrastruktur jalan sekolah dan akses bantuan bagi pelaku UMKM menjadi dua kebutuhan utama yang disampaikan warga.
Masyarakat mengeluhkan kondisi akses jalan penghubung yang melintasi Desa Bunga, Desa Alo, dan Desa Tumbililato. Jalan tersebut kerap terendam luapan sungai saat musim hujan, menyebabkan kondisi becek dan menyulitkan mobilitas warga, terutama siswa yang hendak ke sekolah. Warga berharap adanya pembangunan infrastruktur penghubung permanen agar aktivitas pendidikan dan ekonomi tidak lagi terganggu.
Selain persoalan infrastruktur, Kepala Desa Patoa juga menyampaikan harapan masyarakat terkait kejelasan dan pemerataan program bantuan UMKM di wilayah Kecamatan Bulawa, mengingat masih banyak pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan permodalan dan pengembangan usaha.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kristina Mohamad Udoki yang akrab disapa Femmy menegaskan bahwa persoalan infrastruktur di Bulawa menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo.
“Aspirasi masyarakat Bulawa, khususnya terkait akses jalan sekolah dan infrastruktur penghubung antar desa, menjadi perhatian serius kami di DPRD Provinsi,” ujar Femmy.
Ia menjelaskan, terkait rencana pembangunan jembatan atau jalan penghubung, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi infrastruktur.
“Untuk pembangunan jembatan atau jalan penghubung, kami akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo guna memastikan kewenangan serta kesiapan anggarannya bersama pemerintah daerah,” katanya.
Femmy juga menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Bone Bolango telah sepakat untuk mengawal aspirasi masyarakat secara kolektif.
“Seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Bone Bolango sudah bersepakat untuk mengawal aspirasi ini secara bersama-sama agar benar-benar bisa direalisasikan,” jelasnya.
Sementara itu, terkait bantuan bagi pelaku UMKM, Femmy menerangkan bahwa program untuk tahun anggaran 2026 telah diproses sejak akhir tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Program bantuan UMKM untuk tahun anggaran 2026 sebenarnya sudah diproses sejak akhir 2025 sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku,” ujarnya.
Ia memastikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan terus dikawal agar sejalan dengan program pemerintah provinsi dan kebutuhan di tingkat daerah.
“Aspirasi masyarakat, termasuk pelaku UMKM di Kecamatan Bulawa, akan terus kami kawal agar selaras dengan program pemerintah provinsi dan kebutuhan riil di lapangan,” tutup Femmy.
