Kontras.id, (Boltara) – Isu rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai berhembus dan menjadi perhatian publik.
Di tengah dinamika tersebut, aktivis muda Boltara, Ersad Mamonto M.Hum angkat suara dan menegaskan pentingnya prinsip meritokrasi dalam setiap penempatan jabatan birokrasi.
Ersad berharap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Boltara, Sirajudin Lasena dan Mohammad Aditya Pontoh (SJL-MAP) benar-benar menjadikan kompetensi, integritas, dan rekam jejak sebagai dasar utama dalam menempatkan pejabat.
“Penempatan jabatan di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Boltara harus berbasis meritokrasi. Jabatan bukan diberikan karena kedekatan, tapi karena kemampuan dan kinerja,” tegas Ersad kepada Kontras.id, Kamis 29/01/2026.
Menurutnya, penerapan sistem merit bukan sekadar tuntutan regulasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ersad menilai, salah satu penyebab lemahnya pelayanan adalah penempatan pejabat yang tidak sesuai kapasitas.
“Kalau orang ditempatkan tidak sesuai keahliannya, yang dirugikan bukan hanya birokrasi, tapi masyarakat. Pelayanan publik tidak akan maksimal,” ujar Ersad.
Ia juga mengingatkan bahwa momentum kepemimpinan baru harus dijadikan kesempatan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk di sektor sumber daya manusia aparatur.
Menurutnya, keberanian mengambil keputusan objektif akan menjadi ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi.
“Kami berharap SJL–MAP berani mengambil langkah tegas. Meritokrasi harus menjadi komitmen, bukan sekadar jargon,” ujar Ersad.
Lebih jauh, Ersad menilai bahwa birokrasi yang profesional akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Transparansi dan objektivitas dalam rolling jabatan diyakini dapat meredam spekulasi serta menjaga stabilitas internal pemerintahan.
“Kalau prosesnya objektif dan terbuka, publik pasti mendukung. Yang penting, jangan sampai ada kesan bagi-bagi jabatan,” kata Ersad.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses penataan birokrasi di Boltara agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan profesionalisme.
“Ini bukan soal siapa, tapi soal masa depan pelayanan publik di Boltara,” tandas Ersad.
