Kontras.id, (Gorontalo) – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Boliyohuto Raya (IPMBR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu 28/01/2026.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan kepada DPRD agar lebih serius mengawal persoalan infrastruktur yang dinilai diabaikan pemerintah daerah.
Dalam aksinya, massa menuntut DPRD Kabupaten Gorontalo mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jembatan di Desa Polohungo, Kecamatan Tolangohula. Jembatan tersebut diketahui roboh akibat diterjang banjir beberapa tahun lalu dan hingga kini belum juga diperbaiki. Sehingga menghambat aktivitas masyarakat setempat.
Salah satu orator aksi menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawal aspirasi rakyat, khususnya terkait kebutuhan mendesak masyarakat Desa Polohungo.
“Kami meminta DPRD mengawal dan mempresure aspirasi kami, bila perlu mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jembatan di Desa Polohungo,” tegas orator dalam orasinya.
Tak hanya soal perbaikan jembatan, mahasiswa juga menyoroti janji Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo yang hingga kini belum terealisasi. Mereka meminta DPRD memanggil Sekda untuk mempertanggungjawabkan janji tersebut kepada masyarakat.
Menurut massa aksi, keterlambatan perbaikan jembatan telah menimbulkan kekecewaan mendalam bagi warga Desa Polohungo. Karena itu, mereka mendesak adanya permohonan maaf secara terbuka dari Sekda.
“Kami meminta DPRD memanggil Sekda untuk melakukan permohonan maaf kepada masyarakat Desa Polohungo atas keterlambatan dan kelalaian terhadap perbaikan jembatan di desa tersebut,” ujar orator.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi mahasiswa. Pernyataan itu disampaikan melalui sambungan telepon seluler kepada massa aksi.
“Kami akan mengawal aspirasi yang telah disampaikan oleh para mahasiswa,” tegas Zulfikar.
Zulfikar menyampaikan bahwa DPRD tidak hanya akan meminta Sekda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tetapi juga akan mendorong percepatan perbaikan jembatan yang menjadi tuntutan utama warga Desa Polohungo.
“Jadi kami bukan hanya berusaha agar Sekda menyampaikan permohonan maaf, tapi akan berupaya agar jembatan tersebut segera diperbaiki,” tandas Zulfikar.
