Kontras.id, (Boltara) – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena memimpin evaluasi kinerja pemerintahan tahun 2025 sekaligus menegaskan garis besar arah kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Boltara untuk tahun anggaran 2026, Rabu 21/01/2026.
Evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Pemerintah daerah menjadikannya sebagai momen refleksi menyeluruh—mengukur capaian, membaca kekurangan, serta menata ulang strategi agar pelaksanaan program ke depan lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama rapat adalah pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Kepatuhan Tahun 2025. Selain itu, jajaran Pemda Boltara juga membahas kesiapan menghadapi Pemeriksaan Rinci Tahun Anggaran 2025.
Isu kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola keuangan daerah menjadi perhatian serius. Bupati menegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara sistematis dan tidak boleh berulang dari tahun ke tahun.
Menurutnya, akuntabilitas bukan hanya soal laporan administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam arahannya, Sirajudin secara khusus menyoroti berbagai masukan, saran, hingga keluhan yang sebelumnya mengemuka dalam rapat kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan dan desa pada pekan lalu.
Ia menegaskan bahwa catatan tersebut harus menjadi bahan baku utama dalam merumuskan kebijakan lanjutan, bukan sekadar dokumentasi rapat.
“Masukan dari kecamatan dan desa adalah cerminan kondisi riil di lapangan. Pemerintah daerah wajib meresponsnya dengan langkah yang tepat, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Sirajudin.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antar organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa koordinasi yang kuat, kata dia, program pembangunan berisiko berjalan parsial dan kehilangan efektivitas.
Menurut Sirajudin, tantangan fiskal yang dihadapi daerah justru menuntut perencanaan yang lebih disiplin, kolaboratif, dan fokus pada prioritas.
“Anggaran terbatas tidak boleh menjadi alasan stagnasi. Yang dibutuhkan adalah kerja yang selaras dan fokus pada hasil,” ujar Sirajudin.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Boltara Ening Sutrisni Lasena Adam, Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, Sekretaris Daerah dr. Jusnan C. Mokoginta, para staf ahli bupati, asisten, pimpinan OPD, serta seluruh pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltara.
