Kontras.id, (Bolmut) – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltmut), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., menegaskan pentingnya keseragaman arah dan kebijakan hingga ke tingkat desa. Menurutnya, pemerintahan tidak boleh berjalan dengan langkah yang berbeda-beda.
Pesan itu disampaikan Sirajudin saat membuka rapat kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmut bersama pemerintah kecamatan dan desa se-Kecamatan Kaidipang di Aula Kantor Camat Kaidipang, Selasa 20/01/2026.
Di hadapan pimpinan OPD, camat, sangadi, serta unsur pelayanan publik, Sirajudin menekankan bahwa rapat kerja bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Menurutnya, forum ini adalah instrumen penting untuk menyamakan persepsi, memperjelas prioritas, sekaligus mengurai potensi tumpang tindih kebijakan.
“Pemerintahan yang efektif lahir dari kesepahaman arah. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, apalagi berjalan tanpa koordinasi,” tegas Sirajudin.
Ia menilai, tanpa sinkronisasi yang kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, program pembangunan berisiko kehilangan fokus dan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam rapat kerja tersebut, dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan (SK) Camat Kaidipang terkait penetapan sejumlah unsur strategis di tingkat kecamatan.
Penyerahan SK meliputi penetapan Ketua Lembaga Adat, Imam Wilayah, serta Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kecamatan Kaidipang.
Bupati menegaskan bahwa peran lembaga adat dan tokoh keagamaan tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan daerah.
Menurutnya, stabilitas sosial, harmoni budaya, dan keteladanan moral merupakan fondasi penting dalam mendukung program pemerintah.
“Pembangunan bukan hanya soal fisik dan angka. Ada nilai, adat, dan sosial yang harus dijaga,” ujar Sirajudin.
Ia juga membuka ruang dialog dengan seluruh peserta rapat. Sirajudin secara terbuka meminta masukan dan kritik konstruktif dari jajaran kecamatan dan desa, terutama terkait pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Baik sektor pertanian dan perikanan, pendidikan, kesehatan, hingga layanan administrasi desa disebut sebagai bidang yang harus terus diperkuat kualitas dan jangkauannya.
“Masukan dari bawah sangat menentukan. Pemerintah daerah tidak boleh merasa paling tahu kondisi lapangan,” kata Sirajudin.
Ia berharap, melalui komunikasi dua arah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.
Dalam konteks pelaksanaan program tahun 2026, Bupati menegaskan perlunya perencanaan yang matang dan realistis. Setiap program, kata dia, harus memiliki tujuan jelas, indikator terukur, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Sirajudin mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas hasil pembangunan.
“Kita ingin program yang berdampak, bukan sekadar terlaksana,” tegas Sirajudin.
Ia juga meminta agar kecamatan dan desa menjadi mitra aktif dalam mengawal pelaksanaan program, bukan sekadar pelaksana administratif.
Rapat kerja ditutup dengan pemaparan program prioritas tahun 2026 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemaparan tersebut mencakup rencana kegiatan, target capaian, serta strategi pelaksanaan yang akan dijalankan sepanjang tahun anggaran.
Forum ini sekaligus menjadi ruang evaluasi awal, untuk memastikan setiap program OPD sejalan dengan kebutuhan wilayah Kecamatan Kaidipang dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bolmut Moh. Aditya Pontoh, S.IP., para asisten Setda, pimpinan OPD, Ketua Baznas Bolmut Camat Kaidipang, kepala puskesmas, kepala sekolah, serta seluruh sangadi dan aparat desa se-Kecamatan Kaidipang.
