Kontras.id, (Sangihe) – Pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025.
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut kepada Wakil Bupati (Wabup) Sangihe, Tendris Bulahari pada Selasa, 13 Januari 2026.
Dalam penyerahan tersebut, Tendris Bulahari didampingi oleh Sekretaris Daerah Melanthon Herry Wolff dan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Rustam Pakaya. Turut hadir, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay serta jajaran pimpinan daerah se-Provinsi Sulawesi Utara.
Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pihaknya mencatat terdapat 8 temuan yang menghasilkan 12 rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BPK menekankan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“LHP ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Kami mendorong DPRD untuk memanfaatkan laporan ini sebagai instrumen pengawasan yang efektif,” ujar Agus Mulyo.
Penerimaan LHP ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sangihe di bawah kepemimpinan Bupati Michael Thungari.SE, MM dan Wakil Bupati Tendris Bulahari untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Pentingnya Sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama untuk memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sangihe.
