Kontras.id, (Gorontalo) – DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penyelesaian status penyuluh koperasi dengan melakukan konsultasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat pada Selasa (2/12/2025). Langkah ini ditempuh karena sejumlah tenaga pendamping koperasi belum masuk dalam sistem pendataan calon PPPK.
Konsultasi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, didampingi unsur pimpinan serta anggota Komisi I dan Komisi II. Dalam pertemuan itu, DPRD menyampaikan aspirasi para penyuluh koperasi yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian.
BKN menjelaskan bahwa pencatatan tenaga non-ASN berada di luar kewenangan langsung lembaga tersebut. BKN hanya mengadministrasikan pegawai yang telah berstatus ASN, sementara penentuan formasi dan rekrutmen PPPK merupakan kewenangan Kementerian PAN-RB.
Melalui pertemuan itu, BKN merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi dan DPRD Gorontalo menjalin koordinasi dengan instansi teknis terkait, termasuk Komisi II DPR RI dan kementerian yang membidangi koperasi, untuk mengusulkan formasi PPPK bagi penyuluh koperasi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil konsultasi ini secara serius.
“Kami akan menindaklanjuti hasil konsultasi ini dengan kementerian terkait agar para pendamping koperasi dapat memperoleh kepastian status dan kesempatan mengikuti proses PPPK. Mereka adalah tenaga profesional yang dibutuhkan daerah,” ujarnya.
DPRD memastikan akan terus mengawal aspirasi tersebut hingga ada kebijakan yang memberikan kepastian dan keberpihakan bagi penyuluh koperasi, mengingat peran penting mereka dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi di Gorontalo.
