Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menindaklanjuti hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo dalam upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di daerah.
Hal itu disampaikan Thomas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Perkebunan dan Pengolahan Sawit Wilayah Gorontalo yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (13/11/2025).
“Hari ini saya selaku Ketua DPRD menyampaikan terima kasih terutama kepada tim KPK yang dengan serius menanggapi kemudian menyahuti apa yang disampaikan oleh Pansus beberapa bulan yang lalu yang dipimpin oleh bapak Umar Karim,” ujar Thomas.
Ia menuturkan, upaya yang dilakukan KPK merupakan bentuk nyata dari sinergi antarlembaga untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perkebunan sawit. Menurutnya, kehadiran KPK menjadi jawaban atas aspirasi para petani yang selama ini datang ke DPRD menyampaikan keluhannya.
“Kemarin beliau (Umar Karim) pun mengawal dan mempertemukan bapak ibu dari KPK bersama seluruh petani yang hampir setiap hari tempat berteriaknya itu di DPRD. Alhamdulillah sedikit terobati dengan kehadiran bapak dan ibu tim KPK yang membantu menyahuti teriakan-teriakan suara kecil dari para petani pemilik lahan,” jelasnya.
Thomas menegaskan bahwa DPRD bersama seluruh pihak akan terus berkomitmen mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi para petani sawit, baik dari sisi lahan, perizinan, maupun tata kelola hasil perkebunan.
“Hari ini ada KPK yang tentunya menambah kekuatan kami untuk mengambil langkah penyelesaian kemelut ini,” tegas Thomas.
Sementara itu, Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah IV, Tri Budi Rochmanto, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pihaknya tengah mendorong perbaikan tata kelola perkebunan sawit agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Perkebunan sawit tata kelolanya tentu kami harapkan adalah tujuannya tidak terjadi korupsi. Dalam artian kita dorong tata kelola yang baik, ekosistem yang baik dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha, dari sisi masyarakat,” terang Tri Budi.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan KPK, kontribusi sektor sawit terhadap pendapatan daerah di Gorontalo masih sangat rendah.
“Kalau dilihat data dari kontribusi perkebunan sawit di Provinsi Gorontalo ini amat sangat minim, sampai tidak kelihatan. Beberapa permasalahan yang kami temukan antara lain terkait wilayah dan perizinan perkebunan, transparansi data, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian,” jelasnya.
Tri Budi menambahkan, KPK akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka pembenahan kebijakan, penyelamatan potensi keuangan daerah, dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan.
“Maksud dan tujuan kami adalah melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan, perbaikan kebijakan di tata kelola sektor perkebunan. Kemudian koordinasi dalam rangka penyelamatan keuangan daerah atau keuangan negara, serta koordinasi dalam rangka penegakan hukum terkait sektor perkebunan,” pungkasnya.
