Kontras.id, (Gorontalo) – Reses masa persidangan pertama tahun 2025–2026 menjadi momen penting bagi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, dalam menyerap aspirasi warga di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Rabu (29/10/2025).
Sejak awal kegiatan, masyarakat tampak antusias menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan mereka. Salah satu isu yang paling mencuri perhatian adalah dugaan pengelolaan kebun karet seluas sekitar 300 hektare oleh sebuah perusahaan tanpa adanya lahan plasma bagi warga sekitar.
Selain itu, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan lain seperti bantuan untuk pelaku UMKM, penyediaan tenda dan kursi bagi majelis taklim, hingga beasiswa bagi mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Menanggapi hal itu, Umar Karim menegaskan pentingnya komitmen sosial dari setiap perusahaan yang mengelola lahan dalam skala besar. Ia menilai, keberadaan lahan plasma merupakan hak masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau benar ada 300 hektare lahan karet di Desa Bumela, seharusnya ada sekitar 60 hektare lahan plasma untuk rakyat Bumela. Insya Allah, saya akan perjuangkan hal ini, saya janji,” tegasnya.
Tak hanya soal lahan, Umar juga menaruh perhatian besar terhadap aspirasi lain yang disampaikan warga. Menurutnya, setiap masukan masyarakat akan dikaji secara menyeluruh dan diperjuangkan lewat berbagai mekanisme kebijakan, termasuk pemanfaatan dana pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti. Insya Allah, sebagian besar usulan ini dapat terealisasi pada tahun anggaran 2026,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tugas seorang wakil rakyat tidak sebatas menyalurkan bantuan fisik. Umar menekankan agar masyarakat tidak mengaitkan berbagai bentuk bantuan dengan kepentingan politik menjelang pemilu.
“Jadi, tenda dan kursi ini jangan dikaitkan dengan pemilu yang akan datang. Saya tidak mau begitu. Tapi saya akan tetap perjuangkan aspirasi ini,” tandasnya.
Melalui kegiatan reses ini, Umar Karim berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka. Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi yang muncul merupakan bahan penting untuk memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat.
