Kontras.id, (Gorontalo) – Ketika seluruh daerah di Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan penuh semangat kebangsaan, Kabupaten Gorontalo justru sepi tanpa upacara. Tidak ada penghormatan, tidak ada simbol yang mengingatkan pada peristiwa bersejarah 28 Oktober 1928.
Presiden BEM Universitas Gorontalo, Erlin Adam menilai absennya upacara bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan tanda melemahnya kesadaran sejarah dan nasionalisme di tingkat lokal.
“Diamnya pemerintah daerah ini menjadi tanda tanya besar ke mana arah kesadaran nasionalisme birokrasi hari ini,” ujar Erlin kepada Kontras.id, Selasa 28/10/2025.
“Ketiadaan upacara ini memperlihatkan betapa lemahnya semangat kebangsaan di daerah. Sumpah Pemuda bukan seremoni tahunan, tetapi tonggak historis kesadaran kolektif bangsa,” tegas Erlin.
Ia menjelaskan, secara historis Sumpah Pemuda 1928 merupakan puncak kesadaran nasional di mana para pemuda melampaui sekat etnis, agama, dan kedaerahan untuk menyatakan tekad satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.
“Sumpah Pemuda adalah manifestasi moral bangsa yang membentuk ingatan kolektif dan identitas nasional,” kata Erlin.
Ia menilai kegagalan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan upacara tersebut mencerminkan krisis tanggung jawab moral terhadap sejarah bangsa.
“Ketika simbol kebangsaan seperti Sumpah Pemuda tak lagi diperingati, berarti pemerintah daerah kehilangan kemampuan membangun ingatan kolektif masyarakat,” tutur Erlin.
Padahal, kata Erlin, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menumbuhkan karakter dan semangat kebangsaan pemuda melalui kegiatan edukatif dan historis.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal ideologi. Pemerintah tak cukup bicara pembangunan ekonomi, tapi juga wajib menanamkan nasionalisme,” ucap Erlin.
Ia menjelaskan bahwa dari perspektif sosiologi politik, absennya peringatan ini menandakan melemahnya integrasi simbolik antara negara dan warganya.
“Ketika ritual kebangsaan ditinggalkan, maka imajinasi kolektif tentang Indonesia ikut melemah. Ini bukan sekadar lupa menggelar upacara, tapi bentuk dislokasi ideologis birokrasi,” jelas Erlin.
Lebih jauh, ia menegaskan nasionalisme bukan warisan otomatis, melainkan hasil pendidikan dan kesadaran berulang yang terus ditanamkan.
“Bangsa ini tidak akan maju jika kehilangan rasa malu terhadap sejarahnya sendiri,” tegas Erlin.
Baca Juga: Kabupaten Gorontalo Tak Gelar Upacara Sumpah Pemuda, KNPI Sebut Nawir Tondako Gagal Laksanakan Tugas
Erlin menyampaikan, BEM Universitas Gorontalo akan terus mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan nilai dan karakter kebangsaan.
“Peringatan sejarah bukan rutinitas, melainkan tindakan politik kebudayaan untuk menjaga kesinambungan antara masa lalu, kini, dan masa depan bangsa,” tandas Erlin.
Baca Juga: Disebut Gagal Laksanakan Tugas Karena Tak Gelar Upacara Sumpah Pemuda, Ini Kata Nawir Tondako
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporapar) Kabupaten Gorontalo, Nawir Tondako menjelaskan bahwa tidak dilaksanakannya upacara Sumpah Pemuda tahun ini disebabkan adanya mis komunikasi antara Disporapar dengan KNPI Kabupaten Gorontalo.
Menurut Nawir, setelah menerima Surat Edaran (SE) dari Kementerian, pihaknya telah menginstruksikan Sekretaris Dinas untuk segera berkoordinasi dengan KNPI terkait kesiapan pelaksanaan upacara tersebut.
“Menurut penyampaian Sekretaris Dinas kepada saya, karena waktunya sudah sangat mepet, KNPI sepakat untuk tidak lagi melaksanakan upacara. Mereka akan mengikuti kegiatan kepemudaan yang akan digelar Disporapar dalam beberapa hari ke depan,” jelas Nawir kepada Kontras.id, Selasa 28/10/2025.
Meski demikian, Nawir menyampaikan permohonan maafkepada seluruh masyarakat atas tidak terselenggaranya upacara Sumpah Pemuda di Kabupaten Gorontalo.
Ia menegaskan bahwa Disporapar akan tetap melaksanakan sejumlah kegiatan kepemudaan untuk memperingati momentum bersejarah tersebut.
“Secara pribadi dan kelembagaan, saya menyampaikan permohonan maaf atas tidak terselenggaranya upacara Sumpah Pemuda 2025,” ucap Nawir.
