Kontras.id, (Gorontalo) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Gorontalo meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan dukungan anggaran operasional kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo, Rizal Baja dalam rapat kerja pembahasan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026 bersama TAPD di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin 06/10/2025
.
Rizal menekankan pentingnya TAPD memberikan perhatian khusus terhadap OPD penghasil PAD. Menurutnya, peningkatan PAD tidak akan tercapai jika OPD terkait tidak memiliki anggaran operasional yang memadai.
“Kami sering rapat dengan OPD yang memiliki PAD, dan keluhan mereka selalu sama, yaitu kekurangan anggaran operasional,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, tim OPD yang bertugas melakukan pendataan dan penagihan sering kali terkendala biaya ketika turun ke lapangan.
“Maka perlu bagi kita dan TAPD untuk memberikan dukungan anggaran kepada mereka demi peningkatan PAD,” tegas Rizal.
Baca Juga: Pembahasan Dokumen KUA PPAS 2026 Banggar DPRD Kabupaten Gorontalo Ditunda Sementara
Selain itu, Rizal juga menyetujui usulan penundaan rapat pembahasan dokumen KUA-PPAS 2026 hingga dokumen tersebut dipisahkan per OPD. Menurutnya, hal ini penting agar pembahasan bisa lebih fokus dan terarah.
“Kami ingin mempelajari dengan jelas apakah OPD yang memiliki PAD mendapatkan anggaran operasional atau tidak,” tandas Rizal.
