Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (29/9/2025) melangsungkan konsultasi virtual bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang perekrutan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gorontalo untuk periode 2026–2029.
Pertemuan yang berlangsung secara daring itu menghadirkan seluruh anggota Komisi I dari ruang rapat DPRD. Dari pihak KPI, Wakil Ketua Mohamad Reza ikut terlibat langsung. Topik yang dibicarakan mencakup hal-hal teknis, mulai dari mekanisme administrasi, standar kelayakan, hingga tata cara seleksi yang harus ditegakkan oleh panitia.
Anggota Komisi I, Kristina Mohamad Udoki, menegaskan bahwa koordinasi semacam ini bukan sekadar formalitas. Bagi DPRD, konsultasi dengan KPI menjadi langkah untuk memastikan proses seleksi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami ingin memastikan bahwa proses rekrutmen anggota KPID periode mendatang dilaksanakan secara profesional. Dengan konsultasi ini, DPRD bersama KPI memiliki kesamaan pandangan dalam menjaga integritas seleksi,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPI, Moh. Reza, menekankan perlunya menjaga kredibilitas rekrutmen. Menurutnya, kehadiran KPID di daerah berperan langsung pada kualitas siaran yang dinikmati masyarakat setiap hari.
“Peran KPID sangat strategis dalam menjaga kualitas penyiaran di daerah. Karena itu, seleksi ini harus dilakukan secara terbuka agar menghasilkan komisioner yang kompeten dan independen,” jelasnya.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan tahapan rekrutmen akan segera dimulai setelah seluruh prosedur dipastikan sejalan dengan arahan KPI. Dengan demikian, diharapkan proses seleksi ini melahirkan figur-figur baru yang mampu membawa KPID Gorontalo menjadi lembaga independen yang bekerja profesional dan dipercaya publik.
