Kontras.id, (Gorontalo) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Gorontalo Menggugat (AMKGM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin 01/09/2025. Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Kedatangan massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, sejumlah anggota dewan, Bupati, hingga Kapolres Gorontalo. Situasi sempat memanas namun tetap terkendali setelah perwakilan massa diberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan.
“Kami datang ke DPRD untuk menyuarakan keresahan rakyat, bukan sekadar aksi seremonial,” teriak salah seorang orator aksi dalam orasinya.
“Ini bukti bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah,” sambung orator aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa dengan tegas menolak kenaikan tunjangan para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD kabupaten kota yang dinilai mencederai rasa keadilan.
“Kami menolak keras kenaikan tunjangan karena rakyat masih hidup dalam kesulitan,” ucap orator aksi.
Selain itu, massa juga menolak kebijakan kenaikan pajak yang dinilai membebani masyarakat kecil. Mereka menilai pemerintah lebih berpihak pada kepentingan elite politik daripada rakyat.
“Rakyat makin sulit, tapi pemerintah terus menambah beban dengan pajak baru,” kata orator aksi.
Massa juga mendesak DPR RI segera menuntaskan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut mereka, aturan ini penting untuk memberantas praktik korupsi yang masih merajalela.
“Jika undang-undang ini tidak segera disahkan, koruptor akan terus leluasa menikmati hasil kejahatannya,” tegas orator lainnya.
Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengadili tujuh pelaku penabrakan terhadap pengendara ojek online saat aksi di Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka menyebut kasus ini adalah bentuk ketidakadilan hukum.
“Jika pelaku tidak dihukum, keadilan hanya akan jadi slogan kosong,” tegasnya.
Tak hanya itu, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi penuh di tubuh kepolisian. Mereka menilai masih banyak praktik penyalahgunaan wewenang yang mencoreng wajah institusi tersebut.
“Kami ingin kepolisian yang benar-benar melindungi rakyat, bukan menindas. Kami juga mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kabinet merah putih,” tandasnya.
Aksi ini diikuti berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya HMI Cabang Limboto, IMM Kabupaten Gorontalo, PMII Kabupaten Gorontalo, serta BEM Universitas Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo).
