Kontras id, (Bolmut) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bolmut, Senin (25/8/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra, didampingi Wakil Ketua Depri Pontoh dan Saiful Ambarak. Agenda ini juga dihadiri Bupati Bolmut Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev, Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat, seluruh fraksi DPRD Bolmut menyampaikan pandangan umum dan secara bulat menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut.
Ketua DPRD, Frangky Chendra, menegaskan pihaknya akan melakukan pembahasan secara mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita berharap pembahasan ini sesuai mekanisme, terbuka, dan tepat waktu. DPRD akan memastikan agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat bagi rakyat,” ujar Frangky.
Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena, menjelaskan bahwa Ranperda Perubahan APBD 2025 disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika fiskal.
“Perubahan APBD ini diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus mendukung kelanjutan program strategis daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Bolmut akan tetap fokus pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Rapat paripurna ini menjadi pintu awal rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025. Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD akan menggelar pembahasan lanjutan terkait detail perubahan anggaran sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dengan digelarnya rapat ini, publik menaruh harapan besar agar kebijakan fiskal Bolmut tahun berjalan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menopang agenda pembangunan daerah.
