Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti rendahnya realisasi anggaran RSUD Ainun Habibie dalam rapat kerja yang digelar Senin (04/08/2025). Rapat tersebut membahas usulan program dan kegiatan rumah sakit dalam dokumen KUA-PPAS APBD Induk Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan berlangsung di ruang Komisi IV DPRD dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Moh. Ikbal Al Idrus, didampingi Wakil Ketua Hamzah Muslimin serta sejumlah anggota lainnya. Dari pihak rumah sakit, hadir jajaran manajemen RSUD Ainun Habibie.
Dalam rapat, Komisi IV mengungkapkan kekhawatiran terhadap serapan anggaran rumah sakit yang masih jauh dari target. Beberapa pos anggaran bahkan belum terserap sama sekali.
“Realisasi anggaran yang minim ini sangat kami pertanyakan karena menjadi dasar penting dalam perencanaan anggaran 2026,” ujar Hamzah dalam wawancara usai rapat.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah data yang diminta dari pihak RSUD belum sepenuhnya diserahkan.
“Kami menunggu kelengkapan data yang akan kami jadikan bahan diskusi lebih lanjut. Sebagai mitra kerja, keterbukaan data sangat krusial dalam proses ini,” kata Hamzah.
Atas dasar tersebut, Komisi IV memutuskan menunda pembahasan lebih lanjut hingga seluruh dokumen dan data pendukung disampaikan secara lengkap. Komisi berharap langkah ini dapat memperkuat penyusunan anggaran tahun depan dan memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan optimal.
