Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (28/7/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD ini membahas permasalahan aset lahan sekolah yang hingga kini belum bersertifikat.
Agenda ini menjadi bagian dari hasil monitoring Komisi I, yang menemukan masih banyaknya aset pendidikan milik pemerintah provinsi belum memiliki legalitas lahan. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik dari aspek hukum maupun perencanaan pembangunan.
Sejumlah pihak dihadirkan dalam rapat kerja tersebut, di antaranya Kanwil BPN Provinsi, Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, Karo Pemerintahan, Karo Hukum, Kaban Keuangan, para kepala bidang dari instansi terkait, serta para kepala sekolah dari sejumlah SMA/SMK yang menghadapi masalah legalitas lahan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, menyampaikan bahwa sekolah-sekolah yang sudah lengkap secara administrasi dapat segera diproses sertifikat lahannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rapat kerja tersebut, juga dibahas kesiapan pihak Dinas Pendidikan untuk turut memfasilitasi proses percepatan tersebut.
“Sekolah yang sudah siap administrasinya bisa langsung diproses sertifikatnya di BPN. Dan dari Dinas Pendidikan juga tadi siap untuk memfasilitasi,” ujar Yeyen Sidiki usai rapat.
Yeyen berharap upaya ini menjadi langkah konkret dalam menuntaskan persoalan aset lahan pendidikan yang belum bersertifikat. Menurutnya, kejelasan status hukum lahan akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur pendidikan ke depan.
