Kontras.id, (Gorontalo) – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Prima, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo resmi menyurati Bupati Gorontalo.
Dalam surat itu, mereka meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah segera diturunkan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Prima tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Surat bernomor 03/BPD.DP-K.APRG/VII/2025 yang diterima Kontras.id, pada Selasa 22 Juli 2025 kemarin itu merupakan tindak lanjut dari hasil mediasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Asparaga bersama BPD dan Pemerintah Desa Prima.
Menurut BPD, mediasi tersebut perlu diadakan karena adanya tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.
BPD menilai mediasi tidak membuahkan hasil yang memuaskan, apalagi surat permintaan klarifikasi kepada pemerintah desa yang sudah dikirim dua kali tidak pernah dibalas. Hal ini menjadi alasan kuat BPD untuk membawa persoalan ini langsung ke Bupati.
Baca Juga: Hubungan Kades dan BPD Huntuk Memanas, Pengadaan Lampu Jalan Jadi Sumber Konflik
Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa BPD menyoroti sejumlah kegiatan pemerintah desa yang diduga bermasalah, mulai dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ketahanan pangan, pengadaan Barito (hortikultura), AC, hingga pakan dan bibit ikan nila.
BPD menduga bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, audit oleh APIP dianggap sebagai langkah penting untuk mengungkap potensi penyimpangan dalam anggaran desa.
Hingga berita ini ditulis, Kontras.id masih berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Desa Prima, Camat Asparaga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Bupati Gorontalo.
